Jumat, 14 Desember 2012

Medan Publik: RE Tanpa Amri Nomor Urut 4

Medan Publik: RE Tanpa Amri Nomor Urut 4: GRAND ANGKASA | INI MEDAN Suasana di Hotel Grand Angkasa Jalan Perintis Kemerdekaan riuh, JUmat (14/12) sore. Disepanjang jalan menuju hotel...

RE Tanpa Amri Nomor Urut 4

GRAND ANGKASA | INI MEDAN

Suasana di Hotel Grand Angkasa Jalan Perintis Kemerdekaan riuh, Jumat (14/12) sore.
Di sepanjang jalan menuju hotel berbintang lima terlihat puluhan petugas kepolisian serta
para simpatisan masing-masing pasangan calon Cagubsu/Wagubsu yang akan bertarung merebutkan kursi Sumut 1.

Dalam pesta lima tahunan tersebut, Komisi Pemilihan Umum (KPU) selaku penyelenggara melakukan undian pengambilan nomor urut masing-masing pasangan calon.

Dalam suasana riuh, baik di luar maupun dalam gedung terlihat sebuah kursi kosong yang diperuntukan bagi masing-masing pasangan. Dari sisi kiri gedung terlihat pasangan Gatot Pujonugroho dan Tengku Erry Nuradi, kemudian Effendi Simbolon dan Djumiran Abdi lalu Chairuman Harahap dan Fadly Nurzal serta Gus Irawan Pasaribu dan Soekirman.

Dari pemandangan tersebut terlihat RE Nenggolan yang berpasangan dengan Amri Tambunan hanya duduk sorang diri. Ya, Amri Tambunan yang kini masih menjabat sebagai BUpati Deliserdang dikabarkan masih berada di Jakarta untuk menerima penghargaan dari Presiden RI Soesilo Bambang Yudhoyono.

"Pak Amri di Jakarta menerima penghargaan," kata salah seorang tim sukses (TS) pasangan ini. Tanpa dampingan Amri, RE yang hanya duduk terdiam maju dengan senyum seadanya ketika tim KPU memanggil pansangan ini untuk mengambil nomor urut. Sore itu, RE tanpa Amri mendapat nomor urut 4. (redaksi)




  

Kamis, 13 Desember 2012

Panwaslu Sumut Tak Pernah Laporkan Kekurangan Berkas Paslon Gubsu-Wagubsu


Dipertanyakan,
MEDAN
Sampai saat ini, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Utara (Sumut) belum satupun menerima laporan dari masyarakat maupun Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Sumut, terkait syarat pencalonan dan syarat Calon Gubernur Sumatera Utara (Cagubsu) dan Calon Wakil Gubernur Sumatera Utara (Cawagubsu) 2013-2018. Padahal besok (hari ini, red), KPU Sumut akan menyerahkan hasil verifikasi faktual dokumen berkas syarat pasangan calon (paslon) kepada masing-masing paslon. "Tidak ada laporan dari Panwaslu, begitu juga dari masyarakat mengenai syarat pencalonan, dimana itu melliputi dukungan partai politik (parpol) atau gabungan parpol serta syarat calon yang meliputi pendidikan, harta kekayaan, tidak pailit, bersih dari pidana. Maka sejauh ini, kami sampaikan seluruh Paslon Cagubsu dan Cawagubsu memenuhi syarat," kata Ketua KPU Sumut, Irham Buana Nasution kepada wartawan, Rabu (12/12). Irham menegaskan, ada empat parpol didalam syarat pencalonan yang memiliki kepengurusan ganda dan dukungan ganda. Hal itu, lanjut Irham, tidak akan mempengaruhi syarat yang sudah ditetapkan undang-undang, yakni sebaran 15 kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumut serta 15 persen suara sah pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2009 lalu. "Empat Parpol itu sudah diverifikasi. Keempat parpol itu, antara lain Partai Bintang Reformasi (PBR) yang pada akhirnya memberi dukungan kepada pasangan Gus Irawan-Soekirman. Partai Pekerja dan Pengusaha Indonesia (PPPI) mengalihkan dukungan ke pasangan Chairuman Harahap-Fadly Nurzal. Dan Gus-Kirman juga mendapat dukungan dari Partai Pemuda Indonesia (PPI) dan Partai Buruh," terang Irham lagi. Mengenai syarat pencalonan, diakuinya, didapati adanya persoalan ketika pendaftaran. Namun, lanjut Irham, pada persoalan-persoalan yang ada itu sudah diperbaiki oleh masing-masing kandidat Cagubsu-Cawagubsu pada saat perbaikan tahap 2 yang berakhir pada 1 Desember 2012 lalu. "Ada yang melampirkan Surat Keterangan Pengganti Ijazah (SKPI), seperti Amri Tambunan. SKPI SD dan SMP-nya (Amri, red) itu di Siantar. Untuk RE Nainggolan, SKPI Sekolah Rakyat (SR)-nya di Siborong-borong. Sedangkan SKPI SR milik Djumiran Abdi di Kisaran. Untuk Effendi Simbolon, memang ada perbedaan nama. Namun oleh sekolah yang bersangkutan, ketika kita verifikasi ke Kalimantan Selatan (Kalsel) bersama Panwaslu Sumut, pihak sekolah sudah mengakui Effendi Simbolon benar sekolah dan menamatkan pendidikannya di sekolah yang bersangkutan," rincinya. Irham kembali menegaskan, besok (hari ini, red), KPU Sumut akan melaksanakan penetapan pasangan calon (paslon) Gubsu/Wagubsu 2013, melalui rapat pleno KPU Sumut. (ril)

Medan Publik: Usut Dugaan Korupsi Sekwan DPRD Medan

Medan Publik: Usut Dugaan Korupsi Sekwan DPRD Medan: KRAKATAU | INI MEDAN            Jika benar Sekretaris dewan (Sekwan) DPRD Medan OK Zulfi menerima biaya kunjungan dinas ke luar kota yang an...

Usut Dugaan Korupsi Sekwan DPRD Medan


KRAKATAU | INI MEDAN
          

Jika benar Sekretaris dewan (Sekwan) DPRD Medan OK Zulfi menerima biaya kunjungan dinas ke luar kota yang anggarannya bersumber dari APBD tetapi dia tidak ikut dalam rombongan, ini patut diduga merupakan indikasi tindak pidana korupsi.

“Kalau itu benar, ini patut diduga merupakan indikasi tindak pidana korupsi yang mengakibatkan kerugian negara dan ada unsur memperkaya diri. Karena itu, kita meminta Kejari atau Kejati melakukan pengusutan,” ujar Sekretaris Jenderal Lembaga Pemantau Pemilu dan Pemerintahan  Sumatera Utara (LP3SU) Abu Kosim, SH kepada wartawan di Medan, Minggu (9/12).

Dijelaskan, pihaknya sedang melakukan investigasi terhadap ‘keributan’ yang terjadi di sekretariat DPRD Medan. “Kalau memang benar ada unsur pungutan liar kepada staf yang melakukan kunjungan ke luar kota yang dikabarkan sudah berlangsung lama, ini juga tergolong tindak pidana,” katanya.

Abu Kosim menyatakan lembaga yang mereka pimpin, yang di dalamnya berisi aktivis dan sejumlah pakar hukum, siap memberikan advokasi kepada staf DPRD Medan kalau memang benar telah didzolimi. “Kita siap memberi advokasi. Kita siap berbagi data untuk mendiskusikan langkah yang kita lakukan selanjutnya,” ujar dia.

Persoalan ini mencuat ke permukaan setelah  sejumlah ‘orang dalam’ di DPRD Medan ‘buka-bukaan’ kepada wartawan karena mengaku sudah tidak tahan lagi. Sekwan DPRD Medan OK Zulfi dituding memperlakukan sejumlah staf seperti ‘sapi perahan’ dan mewajibkan setor Rp500 ribu sampai Rp700 ribu setiap staf DPRD Medan mengikuti kunjungan ke luar daerah.

Dikabarkan, staf yang berangkat ke luar daerah untuk kunjungan konsultasi, kunjungan kerja, Bimtek dan Pansus mendampingi dewan, dipotong Rp500 ribu sampai Rp700 ribu setiap staf. Ya, Rp500 ribu jika kunjungan ini ke satu kota dan Rp700 ribu jika kunjungan di dua kota dalam satu kali kunjungan.

Dijelaskannya, selain melakukan pemotongan lewat bendahara, dalam beberapa kunjungan, Sekwan seolah-olah pergi dan menerima biaya perjalanan dinas, tapi  yang pergi justru supir atau pegawai honor dengan imbalan Rp1 juta.       “Padahal, biaya perjalanan dinas yang diterima Sekwan mencapai Rp14 juta,” ujar sumber di DPRD Medan.

Menurut dia, Sekwan yang menerima dana perjalanan dinas tapi dia tidak ikut dan diwakilkan kepada orang lain misalnya saat kunjungan Pansus Pariwisata ke Kantor Dinas Pariwisata Denpasar 8 November 2012, kunjungan ke Kementerian Dalam Negeri 21 November 2012, kunjungan ke Balikpapan 27 November 2012. Keberadaan Sekwan di Medan saat kunjungan ini dilakukan, menurut sumber, dibuktikan dengan disposisi Sekwan dalam proses surat-menyurat pada tanggal yang sama.

Selain itu, lanjut sumber, kunjungan ke luar daerah ini dilakukan staf DPRD Medan yang itu-itu saja, yakni berinisial N, Sy, E, R dan M. “Kita juga dengar, mereka hanya terima Rp1 sampai Rp1,5 juta dari sekira Rp3,6 sampai Rp4,5 juta biaya kunjungan dinas itu,” ujarnya.

Ketika dikonfirmasi di Gedung DPRD Medan, Jumat (7/12), Sekwan DPRD Medan OK Zulfi membantah. “Ah, itu hanya ulah staf yang sakit hati, karena tidak pernah diikatkan dalam kunjungan ke luar daerah,” ujarnya.

Namun, ketika diminta komentar menyangkut pernyataan Sekwan ini, salah seorang staf di DPRD Medan justru mengaku sudah tidak tahan lagi melihat ulah pimpinannya, walaupun dia mengaku pernah ikut kunjungan dinas ke luar daerah.

 “Saya sudah tidak tahan lagi, dan ini tidak hanya saya alami. Boleh cek ke staf lainnya. Tapi, apalah yang bisa kami perbuat? Kami bereaksi dianggap tidak loyal. Terus ditahankan, kok rasanya tidak tahan juga,” ujarnya dengan nada pesimis.

 Ditindak

Sementara itu Ketua LSM Pijar Keadilan, Amir Sitompul SH mendesak Walikota  Medan Rahudman  Harahap untuk segera mencopot oknum Sekwan DPRD Medan yang tega menjadikan stafnya bak sapi  perah.

”Tindakan konyol seperti ini tidak bisa dibiarkan karena  akan merusak  citra  dan nama baik Dewan Medan. “Untuk itu Walikota Medan sesegera mungkin mencopot  oknum Sekwan dari jabatannya,”tegas Amir kepada wartawan di Medan, Senin (10/12).

Amir  menuding oknum Sekwan yang rajin menyunat  dan memaksa stafnya wajib setor itu sudah tak pantas lagi  menduduki jabatan itu. Apalagi,  kalangan staf di DPRD Medan mengaku galau  lantaran  kerap dikadali. “Kasihan, kan,  mereka terpaksa “menyerah: dan tak  breani buka mulut karena takut  kena sanksi. Lha, kalau ini didiamkan,  kasihan lah nasib para staf dewan yang sudah lama menerima menderita akibat perlakuan atasannya,”sebut Amir.

Dia menyarankan para staf yang menjadi korban oknum Sekwan untuk segera  membuat pernyataan dan melapokannya ke Walikota Medan. Sebab, Sekwan diangkat dan ditunjuk oleh Walikota Medan. “Kalau perlu minta bantuan advokasi  supaya kasusnya bisa terungkap dan sang oknum tak bisa lagi  leluasa main peras dan  potong setiap ada  kunjungan ke luar kota,”ujarnya menyarankan.(ril)

Senin, 10 Desember 2012

Medan Publik: Judi Samkwan Kembali Marak Di Tuntungan

Medan Publik: Judi Samkwan Kembali Marak Di Tuntungan: MEDAN I INI MEDAN        Kayaknya aparat kepolisian jajaran Polresta Medan tidak serius untuk memberangus judi samkwan di Tuntungan...

Judi Samkwan Kembali Marak Di Tuntungan





MEDAN I INI MEDAN


       Kayaknya aparat kepolisian jajaran Polresta Medan tidak serius untuk memberangus judi samkwan di Tuntungan Kec, Pancurbatu Kab, Deliserdang, hal ini dibuktikan dengan kembalinya beroprasi judi samkwan, dadu putar dan berbagai judi lainnya.
       Permainan judi tersebut dikelola oleh warga turunan yang langsung datang dari Ibu kota, ia bekerjasama dengan warga setempat yang memiliki pengaruh di Desa itu, sehingga praktek perjudian yang beromset ratusan juta tersebut berjalan mulus.
       Salah seorang warga desa itu yang tak mau menyebutkan namanya  demi keselamatan jiwanya saat ditemui wartawan di Desa tuntungan Minggu (2/12) sore mengatakan, praktek perjudian tersebut sebenarnya sudah berlangsung lama dan tak terjamah oleh aparat kepolsian setempat, sebab kata bapak paruh baya ini, lokasi perjudian sudah dirancang sedemikian rupa, dan lokasinya di pinggir sungai.
        Untuk menuju ke lokasi tersebut kita harus melewati tiga gerbang portal yang dijaga oleh beberapa leleki tegap dan sebahagian berambut cepak, serta sekeliling lokasi telah di pasang CC TV. Pemantau agar para tamu yang datang dapat diketahui," ujarnya
       "Lanjutnya, baru-baru ini memang ada penggerebekan yang dilakukan ratusan aparat kepolisian gabungan namun penggerebekan tersebut tidak membuahkan hasil, sebab saat dilakukannya pengerebeken, lokasi telah kosong. Diduga kuat sebelum dilakukannya pengerebekan, ada anggota yang membocorkan kepada para pengelola perjudian tersebut sehingga pada saat dilakukannya penggerebekan seolah-olah di tempat itu tidak ada permainan judi," diduga pengerebeken tersebut hanya untuk mengelabui masyarakat, sebab sudah beberapa media massa yang menyoroti lokasi perjudian tersebut sehingga para penegak hukum ini menjadi malu, jadi untuk memperlihatkan kinerjanya kepada masyarakat, aparat gabungan melakukan penggerebekan meskipun tidak ada satu orang pun yang berhasil diamankan," ujar bapak ini lagi sambil berlalu.
      Begitu juga halnya dengan wawancara wartawan INI MEDAN dengan salah seorang tokoh agama Desa Tuntungan yang enggan menyebutkan namanya, ia juga meminta agar Kapoldasu Irjen Pol Wisjnu Amat Sastro agar kembali membentu timsus anti judi seperti beberapa bulan yang lalu, saat timsus anti Judi yang dipimpin Kompol Yusup, praktek perjudian di berbagai tempat berhasil diringkus dan dimajukan ke persidangan, namun saat ini praktek perjudian yang dilarang oleh hukum dan agama tersebut berkembang pesat di Tuntungan, atau memang benar anggapan masyarakat bahwasannya bandar judi sudah bisa mengatur aparat? Ujar tokoh agama tadi lagi.(*****)

Lima Patung Penjaga Desa

Mengunjungi Situs Megalitikum di Namu Ukur

LANGKAT|INI MEDAN
Jejak kehidupan prasejarah masih terpelihara dengan di Kabupaten Langkat. Selain dikeramatkan oleh masyarakat setempat, artepak dan patung-patung megalitik itu masih dipuja. Reporter INI MEDAN, akhir pekan lalu, mengunjungi lokasi itu. Seperti apa?
Lokasi peninggalan megalitik itu berada di Dusun Peragahen, Desa Namu Ukur. Berjarak sekitar 40 kilometer dari Kota Binjai, atau 60 kilometer dari Kota Stabat, ibukota Kabupaten Langkat. Jarak yang jauh dan sulitnya transportasi diduga menyebabkan belum pernah ada ahli sejarah yang meneliti situs prasejarah ini.
Sulitnya menuju lokasi itu dirasakan reporter INI MEDAN. Padahal, jika akses jalan memadai, dusun yang dihuni 40 kepala keluarga (KK) etnis Karo ini layak dijadikan destinasi pariwisata. Memang tidak mudah untuk masuk ke lokasi. Tofografi medan yang berbukit dan jalanan terjal, pasti bakal menyesakkan napas siapapun yang tak terbiasa treking. Karena kendaraan bermotor hanya bisa sampai pusat Dusun Peragahen. Kemudian dilanjutkan dengan jalan kaki sejauh 10 kilometer dengan waktu tempuh sekira 1 jam.
Sepanjang perjalanan, hanya hamparan perkebunan sawit dan perladangan milik masyarakat yang bisa dilihat. Mendekati lokasi, baru menyusuri jalan setapak di tengah rimbunnya hutan. Pohon-pohon besar membuat aura mistis mulai terasa. Tak lama kemudian sampailah INI MEDAN ke areal situs megalitik yang nampak terawat. Luasnya sekira 400 meter. Ada lima patung berada di lokasi itu. Masing-masing memiliki tinggi 30 Cm-50 Cm dengan diameter 15 Cm-20 Cm.
Tak banyak informasi yang bisa digali. Masyarakat setempat pun tak memiliki informasi, sejak kapan kompleks patung-patung itu mulai dibangun. Dilihat dari tampilan luarnya, patung-patung itu merupakan pahatan tangan. Teknik pembuatannya masih sangat sederhana. Pahatannya terlihat sangat kasar. Semuanya berbentuk manusia setengah badan. Diduga kuat patung-patung itu merupakan peninggalan nenek moyang suku Karo yang mendiami tempat itu.
Menurut seorang warga, Anta Sitepu (40), kelima arca tersebut merupakan simbolisasi kerajaan Tuhan dalam kepercayaan Pelbegu. Masing-masing arca merupakan simbolisasi dari seorang raja, ratu, panglima, pengawal dan seekor kuda, yang juga difungsikan sebagai arca penjaga kampung.
Lebih lanjut, ia mengatakan, bahwa di lokasi tersebut hingga saat ini memang masih sering digunakan untuk kepentingan upacara-upacara adat. Sejumlah warga meyakini bahwa keberadaan arca selama ini berperan baik sebagai sarana tolak bala dan media penyembuhan alternatif oleh masyarakat setempat.
Tidak mengherankan bila kompleks arca yang banyak dikelilingi pepohonan jenis meranti dan semak belukar tersebut, hingga saat ini dikeramatkan oleh warga. Sehingga kondisinya pun masih terjaga dengan baik. (paian hamdani)

Medan Publik: Rp2,2 Juta Harga Mati!

Medan Publik: Rp2,2 Juta Harga Mati!: Puluhan Ribu Bermalam di Diponegoro DIPONEGORO|INI MEDAN Pusat kota Medan, Rabu (5/12), lumpuh. Jalan-jalan utama macet total. Puluhan j...

Medan Publik: Rp2,2 Juta Harga Mati!

Medan Publik: Rp2,2 Juta Harga Mati!: Puluhan Ribu Bermalam di Diponegoro DIPONEGORO|INI MEDAN Pusat kota Medan, Rabu (5/12), lumpuh. Jalan-jalan utama macet total. Puluhan j...

Rp2,2 Juta Harga Mati!

Puluhan Ribu Bermalam di Diponegoro

DIPONEGORO|INI MEDAN
Pusat kota Medan, Rabu (5/12), lumpuh. Jalan-jalan utama macet total. Puluhan jalan arus lalulintasnya dialihkan. Janji buruh untuk melumpuhkan ibukota Sumut pun terbukti. Meski tidak sampai 100 ribu buruh sesuai janji sebelumnya, namun 50 ribu buruh yang diturunkan benar-benar membuat pusing petugas. Hingga tadi malam, massa masih memblokir ruas Jalan Diponegoro-depan Kantor Gubsu. Mereka tetap menolak upah minimum provinsi (UMP) yang diteken Plt Gubsu Gatot Pudjonugroho sebesar Rp1.375.000. Berbagai elemen buruh yang hadir ngotot meminta UMP sebesar Rp2,2 juta.
Berbagai elemen yang kemarin turun ke jalan berasal dari Forum Rakyat Bersatu (FRB), Pekerja Buruh Melawan (PMB), Laskar Pembela Petani dan elemen lainnya. Selain menolak UMP, massa juga meminta Gatot menyelesaikan persoalan tanah di daerah ini. Bahkan, massa sempat meminta Kapoldasu Irjen Pol Wisjnu Amat Sastro yang hadir di tengah pendemo untuk menangkap Gatot. Massa menyatakan Gatot adalah perampok tanah rakyat.
Sebelum 'menyerbu' Kantor Gubsu pada pukul 14.00, aksi massa terserak di beberapa titik di Medan hingga ke Deliserdang. Ada yang memblokir gerbang masuk Bandara Polonia, ada juga yang memblokir pintul Tol Belmera di Tanjung Morawa, ada juga yang memblokir pintu masuk Kawasan Industri Medan (KIM) di Mabar. Meski di beberapa titik sempat terjadi ketegangan, namun aksi massa buruh terbilang terkendali.
Pantauan INI MEDAN, ribuan buruh sempat memblokir pintu masuk ke Bandara Polonia selama 3 jam, dari pukul 11.00 hingga pukul 14.00. Para buruh yang tergabung dalam Pekerja Buruh Melawan (PMB) menggelar orasi menuntut Gatot menetapkan UMP sebesar Rp2,2 juta. "Kami datang ke bandara polonia, hanya satu kata kami pekerja buruh menolak revisi UMP tahun 2012 sebesar Rp 1,375,000. Kami menuntut harga mati untuk UMP kepada Gatot sebesar Rp2,2 juta," kata Koordinator PMB Bambang Hermanto.
Ia menyatakan buruh sudah melumpuhkan jalan tol, bandara, kawasan Mabar dan kantor Gubsu. "Itulah target kami hari ini agar Plt Gubsu menandatangani UMP sebesar Rp2,2 juta," katanya. Jika tidak ada respon, maka para buruh akan terus melawan dan mengancam akan melakukan tindakan anarkis. Setelah tiga jam beraksi, massa pun bergerak ke Kantor Gubsu sebagai pusat digelarnya unjuk rasa.
Aksi ribuan buruh itu tidak sempat mengganggu aktivitas penerbangan di Polonia. Airport Sistem Manager Bandara Polonia, Djamal mengatakan operasional bandara masih lancar. Hanya ada satu dua penumpang yang terlambat karena terganggu untuk masuk ke bandara. Untuk itu, Djamal meminta kepada pihak perusahaan penerbangan agar melakukan kebijakan agar tidak memberlakukan denda kepada para penumpang yang terlambat.
Sebelum bergerak ke Kantor Gubsu, puluhan ribu buruh KIM Mabar juga sempat memblokir Jalan Yos Sudarso. Tuntutan mereka sama, tolak UMP 2013 sebesar Rp1.375.000 dan hapuskan buruh kontrak dan out sourching. Usai menggelar orasi, dengan pengawalan ketat petugas, puluhan ribu buruh yang sebagian besar mengendarai sepeda motor pun bergerak menuju pusat kota. Aksi yang sama juga dilakukan puluhan ribu buruh di Deliserdang. Sebelum menuju Kantor Gubsu pada pukul 14.00, mereka juga sempat memblokir pintu masuk Tol Tanjung Morawa.
Bergabung dengan aksi buruh, massa Forum Rakyat Bersatu (FRB) menuntut Gatot segera menyelesaikan persoalan tanah di Sumut. Mereka menilai Gatot tak serius membela rakyat miskin. Keberadaan Gatot sebagai Plt Gubsu, lanjut mereka, sama sekali tak dirasakan rakyat. "Tim penyelesaian persoalan tanah bentukan Pemprovsu tidak melibatkan FRB, sehingga persoalan mendasar dan akurasi permasalahan tanah rakyat tidak tertampung secara utuh," jelas Pembina FRB Indra Buana Tanjung.
Massa juga menuding Gatot telah merampok tanah rakyat. Karenanya, massa meminta Kapolda Sumut Irjen Pol Wisjnu Amat Sastro untuk menangkapnya. "Kami dengar kalau Gatot perampok tanah rakyat. Kami minta Kapolda untuk menyeret dan menangkapnya sekarang," ujar massa.
Aksi massa di Kantor Gubsu sempat ricuh dan nyaris terjadi baku hantam dengan ratusan polisi. Aksi saling dorong terhenti setelah Kapoldasu Irjen Pol Wisjnu Amat Sastro terjun ke tengah kerumunan buruh. Kedatangan Wisjnu langsung disambut tepauk tangan ribuan massa. Wisjnu langsung naik ke mobil pembawa mikropon. Dia pun meminta massa untuk tenang dan tidak melakukan tindakan anarkis.
"Saya minta kita semua tenang dan saat ini Pak Gatot sedang melakukan rapat terkait soal upah. Jadi saya harapkan agar semuanya tidak melakukan aksi anarkis. Kalau anda anarkis nanti akan berhadapan dengan saya," kata Wisjnu yang sebelumnya meneriakan "Hidup buruh-hidup petani, Majuah juah" secara berulang-ulang. "Sampaikan aspirasi dengan baik dan benar. Jangan sampai bertindak anarkis, karena kita sendiri nanti yang rugi," pintanya.
Namun hingga petang tak ada kejelasan soal tuntutan buruh. Merasa tak ditanggapi, ribuan buruhpun memilih bermalam di Jalan Diponegoro dan seputaran Masjid Agung. “Kita akan tetap bertahan di depan Kantor Gubsu. Karena Gubsu tetap bertahan terhadap UMP sebesar Rp1.375.000,” kata Ketua DPD SBSI 1992 Sumut, Pahala Napitupuluh. Kata Pahala, mereka akan tetap memperjuangkan UMP Provinsi Sumut sebesar Rp2,2 juta. Dia menilai UMP sebesar Rp1.375.000 per bulan tidak layak bagi para buruh. “Kita akan terus berjuang sampai Gubsu menerima tuntutan kita," tegasnya.Sikap yang sama juga dikatakan Koordinator PBM Bambang Hermanto. "Kalau gubernur tetap bertahan, maka kita juga bertahan di sini (Jalan Diponegoro),” katanya. Hingga tadi malam hanya massa dari kelompok petani yang membubarkan diri.
Terpisah, Kapolda Sumut Irjen Pol Wisjnu Amat Sastro mengatakan, pihaknya telah menyiagakan 4.500-an personel di beberapa titik. "Kita menyiagakan personil di tempat yang pasti didatangi para pendemo. Dan sangat kita harapkan kepada para petugas jangan bertindak sebelum ada tanda-tanda rusuh," katanya.
Dia juga meminta wartawan tak membuat berita provikatif yang bisa memicu anarkisme buruh. "Diharapkan kepada para wartawan untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat yang baik, dan jangan membuat berita yang menjadi pemicu di masyarakat," ujarnya. (faisal/donny/dedi)



'Gatot-Tengku Erry' Dipijak-pijak

TANJUNG MORAWA|INI MEDAN
Tak ada rotan akar pun Jadi. Tak ketemu Gatot, balihonya 'dibalbali'. Inilah yang dilakukan ribuan buruh Deliserdang yang kemarin sempat memblokir Jalinsum dan pintu masuk Tol Belmera di Tanjung Morawa.
Sebelum menuju ke titik pusat aksi di Kantor Gubsu, buruh yang tergabung dalam Pekerja Buruh Melawan (PBM) menggelar orasi di Jalinsum Tanjung Morawa, tepatnya di depan Lapangan Garuda. Aksi dimulai sejak pagi sekira pukul 06.30 Wib. Aksi itu membuat Jalinsum dan Tol Belmera macet hingga beberapa jam.
Dalam orasinya, buruh mengaku kesal dan kecewa dengan Plt Gubsu Gatot Pudjonugroho yang meneken UMP 2013 Rp1.375.000, jauh dari angka yang dituntut buruh Rp2,2 juta. Entah siapa yang memulai, massa kemudian merusak baliho pasangan cagubsu Gatot-Tengku Erry yang berada di sekitar lokasi.
Baliho yang berdiri kokoh ditumbangkan. Para buruh kemudian berebut merobek-robek baliho tersebut. Tak sampai di situ, gambar Gatot dan pasangannya pun kemudian dipijak-pijak. "Kami puas telah memijak-mijak Gatot, karena keputusannnya telah memijak-mijak hak buruh," ujar seorang buruh.
Aksi ini tidak berlangsung lama karena Kapolres Deliserdang AKBP Wawan Munawar melarang aksi itu. Kejadian ini terjadi sekitar pukul 11.00. Usai melampiaskan kekesalan tersebut, buruh kembali ke Jalinsum.
Pantauan INI MEDAN, sekitar pukul 11.40, dengan mengendarai sepedamotor dan bahkan ada yang berjalan kaki, ribuan buruh bergerak dari Lapangan Garuda menuju pintu Tol Tanjung Morawa. Aksi nekat buruh ini pun membuat pihak kepolisian kewalahan mengatur lalu lintas. Buruh berhasil memblokir Tol Tanjung Morawa. Kemacetan pun semakin parah.
Situasi lalulintas baru normal sekitar pukul 16.00, saat buruh beristirahat. Para buruh bertekat akan melakukan aksi besar-besaran ini hingga satu minggu kedepan. “Mari kita perjuangkan nasib buruh melalui upah kita sebagai jawaban kongkrit ke pemerintah dan pengusaha dengan sikap dan prinsip upah murah itu,” teriak buruh. (yan)

Usut Dana Promosi 2011 Rp34,67 M

Massa Japer Geruduk Bank Sumut

IMAM BONJOL|INI MEDAN
Ratusan massa yang menamakan diri Jaringan Penyelamat Ekonomi Rakyat (Japer), Rabu (5/12), menggeruduk gedung Bank Sumut, Jalan Imam Bonjol. Dalam aksinya, massa menuding mantan Dirut Bank Sumut Gus Irawan Pasaribu menggunakan dana promosi Rp34,67 miliar untuk pencitraan dirinya sebagai cagubsu. Sempat terjadi aksi saling dorong antara petugas kepolisian dan pendemo yang memaksa masuk ke dalam gedung.
Saat orasi, Koordinator aksi Dicky Widya meminta Kejatisu mengusut tuntas dugaan korupsi dana promosi itu. Dia juga mengatakan, komitmen mengusung ekonomi kerakyatan seperti yang tertulis dalam baliho dan spanduk Gus Irawan hanya lips service. Menurutnya, itu bukan untuk kepentingan Bank Sumut, tapi kepentingan pribadi cagub yang berpasangan dengan Soekirman.
Awalnya aksi berlangsung tertib. Namun saat massa mencoba masuk ke pelataran gedung Bank Sumut, kericuhan pun tak dapat dihindari. Kesigapan petugas dari Polresta Medan membuat massa berhasil dihalau dan ditenangkan. Ketua Japer Syawaluddin dan polisi sempat bernegosiasi dan disepakati demo digelar di luar pagar.
Orasipun dilanjutkan. Koordinator aksi Dicky Widya mengatakan, Bank Sumut saat dipimpin Gus Irawan Pasaribu ditengarai tak memiliki komitmen mengusung ekonomi kerakyatan. “Meski komitmen itu sering dituliskan di atas Baliho-Baliho berukuran raksasa di berbagai titik Kota Medan, tapi hanya isapan jempol,” ungkapnya.
Faktanya, sambung Widya, dari kebijakan Bank Sumut saat dinakohdai Gus, ada indikasi kepentingan politis bahkan beban prmosi senilai Rp34,67 miliar Tahun 2011 dijadikan sarana kampanye terselubung menuju Sumut 1. Terbukti, akhirnya Gus benar-benar mencalonkan diri.
Disebutkannya, dalam aturan Bank Indonesia (BI), promosi hanya bersifat pameran dan tidak permanen.
Artinya, prmosi itu hanya dibenarkan dan diatur dengan melakukan pameran yang diwarnai dengan kegiatan penerimaan setoran awal pembukaan rekening minimal Rp500 ribu dan penerimaan itu tidak perlu dilaporkan ke BI.
Kemudian, jelas Widya, penyelenggaraan pameran atau promosi dibatasi hanya dalam kurun waktu 30 hari serta bila melebihi dari setoran minimal Rp500 ribu, dianggap tidak lagi promosi dan setoran tersebut harus dilaporkan ke  BI.
Merujuk dari aturan BI tersebut dan disinkronkan dengan beban promosi sebesar Rp34,67 miliar, maka pada 2011 terindikasi telah terjadi kejahatan perbankan di Bank Sumut. "Karenanya kita mendesak jajaran direksi dan komisaris saat ini agar membongkar beban biaya promosi senilai Rp34,67 miliar tersebut serta melaporkannya ke Kejatisu. Begitu juga halnya lembaga berlambang neraca di Sumut itu melakukan pengusutan terhadap dugaan kejahatan perbankan tersebut," tambahnya.
Terpisah, saat dikonfirmasi melalui ponsel, Gus Irawan Pasaribu tak memberikan jawaban. Ponselnya terdengar nada sambung, namun tak diangkat. SMS yang dikirimkan ke nomor ponselnya, juga tak dibalas. (tim)

KPU Sumut Pakai Uang Sendiri

Verifikasi 17 Parpol 

PERINTIS KEMERDEKAAN | INI MEDAN
Ketua KPU Sumut, Irham Buana, mengaku saat ini KPU memakai uang dari kantong sendiri untuk melaksanakan verifikasi faktual 17 Parpol peserta pemilu 2014. "Yah sementara pakai uang sendirilah," katanya, Rabu (5/12).
Ia mengatakan, hal itu disebabkan tidak adanya dana tambahan untuk melakukan verifikasi faktual paska keputusan DKPP yang mengharuskan KPU Sumut melakukan verifikasi faktual 17 parpol yang sebelumya telah dinyatakan tidak lolos. "Demi bangsa dan negara kami rela," ujarnya sembari tersenyum.
KPU diwajibkan melakukan verifikasi ulang 17 partai politik (Parpol) tambahan setelah keluarnya surat keputusan DKPP.  ''Sumut hanya ada 17 Parpol tambahan yang akan diverifikasi di samping 16 Parpol yang sebelumnya dinyatakan memenuhi syarat,'' kata Irham. Berkaitan dengan hal tersebut, lanjut Irham, KPU pada posisi dilematis ketika satu sisi harus bekerja tepat waktu karena ada tahapan yang harus dijalankan sesuai jadwal dan di sisi lain mematuhi Keputusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) untuk melakukan verifikasi Parpol tambahan tersebut.
Ditambah lagi, hingga saat ini Peraturan KPU tentang verifikasi faktual sudah berubah-ubah hingga tiga kali, mulai dari No. 1/2012, No. 7/2012 dan terakhir No. 15/2012. ''Adanya putusan DKPP berarti akan ada revisi peraturan kembali,'' ujar Irham.
Disebutkannya, saat ini KPU Pusat sudah mengeluarkan Surat Edaran (SE) yang menjadi pedoman verifikasi faktual. Ada dua poin penting yang disampaikan dalam surat edaran tersebut, yaitu KPU kabupaten/kota dalam menyelesaikan verifikasi Parpol tahap pertama (16 Parpol), jika terdapat Parpol yang belum ada dokumen kepengurusannya maka diminta lebih aktif meminta SK Kepengurusan Parpol di tingkat kabupaten/kota.  
“Artinya, jika sebelumnya diputuskan dokumen tersentralistik dari pusat ke daerah, kini sudah lebih lunak yaitu KPU kabupaten/kota yang menjemput bola,” papar Irham kepada wartawan usai bimbingan teknis KPU kabupaten/kota di kantor KPU Sumut.
Kemudian, lanjutnya, untuk 18 Parpol yang ditetapkan DKPP untuk diverifikasi, maka KPU di daerah diminta untuk membuat rapat koordinasi.
"KPU memiliki keterbatasan waktu dan sempit waktu memverifikasi faktual Parpol yang berdasarkan hasil keputusan DKPP. Apalagi  sebelumnya dalam melakukan verifikasi faktual 16 parpol yang ada sebelumnya," ujar Irham.
Menurutnya, perubahan peraturan KPU dua kali terhadap verifikasi ini sangat riskan, di satu sisi harus tepat waktu tetapi di sisi lain harus melaksanakan Keputusan DKPP.
Kata Irham Buana, untuk tahap dua sudah dilakukan rekapitulasi ke provinsi dan akan diserahkan ke KPU Pusat agar disahkan menjadi Parpol peserta Pemilu 2014.  Sedangkan anggota KPU Sumut yang juga Ketua Pokja Verifikasi Faktual Parpol calon peserta Pemilu, Surya Perdana mengaku, tak bisa menolak. Karena keputusan DKPP yang memerintahkan untuk tetap melakukan verifikasi faktual Parpol yang sebelumnya dinyatakan gugur sudah bersifat final dan mengikat.
''Untuk itu setiap KPU di daerah wajib menjalankannya meski saat ini verifikasi faktual terhadap 16 Parpol yang dinyatakan lulus pendaftaran, belum selesai dilakukan,''katanya. Kami, tambahnya, harus kerja lebih keras lagi sebulan ini.
Saat ini KPU kabupaten/kota baru saja selesai melakukan verifikasi faktual tahap pertama untuk 16 Parpol yang dinyatakan lulus pendaftaran. Kini mereka sedang menunggu perbaikan syarat keanggotaan dari Parpol untuk diverifikasi ulang secara faktual satu-persatu.
Belum lagi di saat yang sama KPU kabupaten/kota juga harus melakukan pemutakhiran data pemilih Pilgubsu 2013. Dengan putusan DKPP berarti beban kerja KPU kabupaten/kota bertambah dengan waktu yang terbatas. Meski rata-rata terlihat mengeluh dengan tugas tambahan tersebut, namun mereka tidak mengatakannya secara terbuka. (red)

Netralitas PNS Diragukan

Kepala Daerah Ikut Calon di Pilgubsu 
DARUSSALAM | INI MEDAN
  Pemantau Aparatur Negara dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pagar Pilkada) menilai, netralitas Pegawai Negeri Sipil (PNS) selama Pilkada Sumut masih diragukan. Apalagi, beberapa kepala daerah, dan juga Gubsu Incombent juga turut dipilih dalam pesta demokrasi yang akan berlangsung Maret 2013 itu.

 Sekretaris Pagar Pilkada OK Alamsyah mengatakan, peraturan tentang netralitas PNS dalam pemilihan kepala daerah telah lama ada. Namun, peraturan itu perlu dikawal ketika momentum pilkada pada suatu wilayah digelar. Sesuai Surat Edaran Menpan No: SE/08.A/M.PAN/5/2005 tentang Netralitas PNS dalam Pemilihan Kepala Daerah.
 "Tugas kami intinya ingin menegakkan peraturan-peraturan erkait," katanya. Hari ini, Sabtu (8/12/), pihaknya akan mendeklarasikan Pagar Pilkada sekaligus membuat acara seminar publik, di Hotel Polonia Medan.
 Peran Pagar Pilkada ini juga bisa membantu peran Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Sumatera Utara.
 Ketua Panwaslu Sumut David Susanto menegaskan, pihaknya
sejak awal akan bersikap tegas jika ada PNS yang terlibat proses Pilkada apalagi sampai masuk sebagai tim sukses dari pasangan cagub-cawagub
 Untuk melaporkan keterlibatan oknum PNS cukup dilampirkan bukti foto atau susunan kepengurusan tim sukses. "Ada foto saja sudah cukup. Kalau tahu namanya lebih baik dan pelapor akan kita rahasiakan," jelasnya.
 Sebelumnya Wali Kota Medan Rahudman Harahap menegaskan kepada seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS) di jajaran Pemko Medan, harus bersikap netral dalam menghadapi Pemilihan Gubernur Sumatera Utara (Pilgubsu) Maret 2013.
 Jika ditemukan ada pegawai yang ikut-ikutan menjadi tim sukses (TS) ataupun memihak terhadap salah satu pasangan akan dikenakan sanksi tegas," kata Rahudman.
 Menurut Rahudman, dalam aturannya sudah jelas. Sebagai PNS kita harus tempatkan di mana diri kita. Artinya kita harus netral dan jangan sampai memihak terhadap salah satu pasangan.

Warga DS Doakan Cagubsu Efendi


DELISERDANG | INI MEDAN

Tim relawan Efendi Simbolon, Jumat (7/12), menghadiri dua perayaan Natal di Kabupaten Deliserdang. Perayaan Natal GBI di Kecamatan Sibiru-biru dan Natal Asosiasi Pendeta Indonesia (API) Cabang Deliserdang dipusatkan di Wisma Uli Lubuk Pakam, .

 Kedatangan tim relawan Efendi Simbolon dipimpin Parningotan Simbolon tersebut, sekaligus meminta dukungan dan doa kepada para pendeta-pendeta yang ada di kabupaten Deliserdang, agar Effendi Simbolon sukses menuju Sumut satu pada Pilgubsu 2013 mendatang.

“Kedatangan saya kemari hanya membawa amanah dari Pak Efendi,  sekaligus menyampaikan selamat hari Natal bagi semua jemaat yang ada di kabupaten ini," kata Parningotan.

Dalam perayaan Natal Asosiasi Pendeta dengan thema : Pemimpin Kristen yang memiliki kuasa Kristus (luk  9 :1 -2), dan Sub thema : Dengan kepemimpinan  yang memiliki kuasa Kristus, kita bangun umat Kristus agar memiliki dedikasi yang tinggi terhadap Tuhan, Pemerintah dan masyarakat.

Usai mengikuti acara perayaan Natal, selanjutnya para jemaat GBI Sibiru-biru dan para pendeta yang tergabung di dalam API langsung memberikan ucapan dan dukungan kepada pasangan Efendi Simbolon tersebut.

Menurut Ketua Panitai Perayaan Natal, Pdt M Malau, perayaan Natal API ini dilaksanakan dengan hikmad dan penuh dengan kesederhanaan sebagai mana Tuhan Yesus lahir di kandang domba.

"Jadi, trima kasih pada segenap para undangan, dan donatur serta lainnya yang telah memberikan sumbangan baik tenaga moril sehingga kegiatan Natal ini dapat terselenggara," kata Pdt M Malau.

Hadir juga dalam acara ini Donald Lumbantobing mewakili Bupati Deliserdang, Pdt Wakkary anggota DPRD daerah setempat diantaranya Apoan Simanungkalit, Hermian Sianturi dan lainnya.

Medan Publik: FOTO : RASID Kejatisu Periksa Walikota Medan Rahud...

Medan Publik: FOTO : RASID Kejatisu Periksa Walikota Medan Rahud...: FOTO : RASID Kejatisu Periksa Walikota Medan Rahudman    22 Pertanyaan Selama 2,5 Jam   AH NASUTION | INI MEDAN  Wali Kota Medan Ra...

Medan Publik: Anggota DPRD Medan Terima Rp2 M

Medan Publik: Anggota DPRD Medan Terima Rp2 M: Isu Tak Sedap Pascapengesahan APBD Medan 2013  Anggota DPRD Medan Terima Rp2 M KRAKATAU|INI MEDAN Pengesahan anggaran pendapatan dan bela...

Medan Publik: Lima Polisi Aceh Aniaya Syarif Hingga Tewas

Medan Publik: Lima Polisi Aceh Aniaya Syarif Hingga Tewas: // Keluarga : Kami Lihat Polisi Masuk Nenteng Pistol HM SAID | INI MEDAN Tewasnya Syarif Tarigan warga Jalan Karantina No 81/83 Kecamata...

Medan Publik: Gatot Terima Rp26 T

Medan Publik: Gatot Terima Rp26 T: SBY Serahkan DIPA 2013 Sumut JAKARTA|INI MEDAN Presiden Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), menyerahkan DIPA APBN 2013 sec...

Medan Publik: Lagi, 'Gatot-T Erry Dipijak-pijak

Medan Publik: Lagi, 'Gatot-T Erry Dipijak-pijak: Aksi Buruh Kembali Pecah DIPONEGORO | INI MEDAN Unjuk rasa ribuan buruh kembali pecah, Senin (10/12). Di beberapa tempat, blokade jalan...

Lagi, 'Gatot-T Erry Dipijak-pijak

Aksi Buruh Kembali Pecah

DIPONEGORO | INI MEDAN
Unjuk rasa ribuan buruh kembali pecah, Senin (10/12). Di beberapa tempat, blokade jalan dan perusakan fasilitas umum terjadi. Buruh memprotes dan kesal atas kebijakan Plt Gubsu Gatot Pujonugroho yang dinilai tak berpihak kepada buruh dalam penetapan upah minimum provinsi (UMP).
Di Deliserdang, sekira 5.000 buruh memusatkan aksi di Kawasan Industri Medan (KIM) Star, Tanjung Morawa, dan di Pintu Tol Belmera, Tanjung Morawa. Aksi yang dimulai sejak pukul 07.00 itu diawali dengan pemblokiran pintu masuk KIM Star. Selain berorasi, mereka juga melakukan penyisiran di sejumlah pabrik agar menghentikan operasi. Mereka meminta semua buruh ikut dalam aksi memperjuangkan UMP 2013 Rp2,2 juta dan menolak revisi UMP yang diteken Gatot yang hanya Rp1.375.000.
Aksi buruh itu membuat kemacetan panjang di Jalan Lintas Sumatera (Jalinsum). Kondisi diperparah saat ribuan buruh dari Medan, Binjai dan Langkat, pada pukul 12.00 ikut bergabung dan memblokir pintu Tol Belmera, persis di depan Mapolsekta Tanjung Morawa.
Ratusan personil Polres Deliserdang dibantu personel Polda Sumatera Utara melakukan pagar betis tepat di depan pintu tol agar buruh tak bisa masuk ke jalan tol. Polisi mengalihkan arus kendaraan yang datang dari arah Lubukpakam ke jalan baru yang menuju Batangkuis. Sementara kendaraan yang datang dari Medan terpaksa terhenti di tengah jalan. Dua jam kemudian arus lalulintas kembali normal setelah polisi melakukan upata persuasif.
Sama seperti aksi pekan lalu, buruh yang marah kemarin juga merusak puluhan baliho Cagub-Cawagub Gatot-Tengku Erry. Baliho mereka tumbangkan, kemudian dirobek dan dipijak-pijak, termasuk baliho ukuran raksasa yang terpasang di sebelah jembatan Sei Belumai, dekat Kantor Direksi PTPN 2.
Aksi buruh di Belawan juga ricuh. Pantauan INI MEDAN, ribuan buruh menyisir sejumlah pabrik dan gudang yang ada di Jalan Pelabuhan Belawan. Buruh juga sempat menyisir Depo Pertamina Labuhan Deli dan pabrik di Sicanang Belawan. Ribuan buruh kemudian berkonvoi dengan sepeda motor ke Pelabuhan Belawan dan menduduki pintu masuk karena dihadang aparat gabungan polisi dan TNI. Akibatnya pelabuhan internasional itupun sempat lumpuh. Truk konteiner tak bisa keluar pelabuhan.
Jumlah buruh yang semakin membesar membuat pertahanan petugas jebol. 'Lautan' buruh pun memenuhi pelabuhan. Mereka kemudian menyisir buruh di sejumlah gudang di pelabuhan agar menghentikan operasi. Sebagian buruh kemudian berkonvoi ke Pintul Belmera di Kampung Salam, Belawan. Kemacetan total pun tak bisa dihindari.
Ribuan buruh yang masih bertahan di pelabuhan kemudian mengamuk dan merusak Kantor Belawan Logistik Center (BLC) milik PT (Persero) Pelabuhan Indonesia I. Kaca kantor BLC yang baru selesai dibangun tersebut pecah dan berserakan terkena lemparan batu. Emosi buruh terpancing saat buruh di gudang PT Musim Mas menolak keluar dan bergabung. Hingga pukul 15.30 ribuan buruh masih terlihat di bundaran pintu pelabuhan. Sedangkan pasukan anti huru hara masih berjaga-jaga agar buruh tak memblokir pintu masuk Pelabuhan Peti Kemas.
Aksi buruh juga pecah di Kota Binjai. Massa memblokade pintu perbatasan Kota Binjai-Sunggal, Deliserdang. Aksi itu mendapat pengawalan ketat Polres Binjai, Polres Langkat dan Polresta Medan. Aksi pemblokiran jalanan tersebut membuat Jalisum macet total.
Lince Simatupang, Kordinator aksi buruh, kepada sejumlah wartawan mengatakan, mereka menentang UMP Rp1,375 juta yang telah ditetapkan Plt Gubsu. “Ada empat elemen yang gabung sama kami, kita akan terus melakukan aksi ini sampai Pemprovsu mengesahkan UMP yang kami inginkan sebesar Rp2,2 juta,” ucapnya.
Aksi berakhir sekira pukul 14.00. Para buruh tidak membubarkan diri, namun pindah melakukan aksi ke Jalan  Medan-Binjai KM 14. Tampak di lokasi unjuk rasa, Kapolres Binjai AKBP Musa Tampubolon, Kapolres LAngkat AKBP Erik Bismo dan Kabagops Polresta Medan Kompol F Napitupulu. (paian, yan febri, faisal-mg)



Gatot Terima Rp26 T

SBY Serahkan DIPA 2013 Sumut

JAKARTA|INI MEDAN
Presiden Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), menyerahkan DIPA APBN 2013 secara simbolis kepada kementerian lembaga, Senin (10/12) di Istana Negara Jakarta yang juga dihadiri gubernur 33 provinsi di Indonesia.
Untuk Sumut, Plt Gubernur Gatot Pujo Nugroho, langsung menerima daftar isian pelaksanaan proyek (DIPA) APBN 2013 sebesar Rp26.628.544.704.955. Dana itu terdiri dari dana bagi hasil (DBH) pajak dan cukai tembakau Rp1,75 triliun, DBH sumber daya alam Rp76,25 miliar, dana alokasi khusus (DAU) Rp18,69 triliun, dana alokasi khusus (DAK) Rp1,87 triliun dan dana penyesuaian Rp4,23 triliun.
Sementara itu, rekapitulasi penerimaan DIPA 2013 per KPPN terdiri dari KPPN Medan I, berjumlah 162 DIPA dengan nilai Rp8,58 triliun, KPPN Medan II berjumlah 226 DIPA dengan nilai Rp3,35 triliun, KPPN Pematangsiantar berjumlah 70 DIPA dengan nilai Rp721,78 miliar, KPPN Padangsidimpuan berjumlah 156 DIPA dengan nilai Rp625,33 miliar, KPPN Gunungsitoli, Nias, berjumlah 74 DIPA dengan nilai Rp399,89 miliar, KPPN Rantauprapat berjumlah 69 DIPA dengan nilai Rp276,96 miliar, KPPN Tanjungbalai, Asahan berjumlah 96 DIPA dengan nilai Rp402,45 miliar, KPPN Balige berjumlah 100 DIPA dengan nilai Rp417,33 miliar, KPPN Kota Tebing Tinggi berjumlah 93 DIPA dengan nilai Rp570,96 miliar, KPPN Sidikalang berjumlah 79 DIPA dengan nilai Rp265,59 miliar, dan KPPN Kota Sibolga berjumlah 71 DIPA dengan nilai Rp490,24 miliar.
Menurut Plt Gubernur Sumut, Gatot Pujo Nugroho, Presiden menjelaskan bahwa DIPA adalah bagian dari government spending yang merupakan komponen pertumbuhan ekonomi.
Sehingga Harus digunakan tepat waktu dan tepat sasaran. Kalau lambat, maka tujuan meningkatkan kesejahteraan akan terlambat. "Untuk itu kami sebagai pemyelenggara negara harus dapat memanfaatkannya dan menggunakannya sesuai peruntukkan, " jelas Gatot.
Dia berkomitmen, DIPA 2013 itu akan dipergunakan untuk pembangunan wilayah Sumut. "Pak Presiden bilang cegah dari penyimpangan atau korupsi. Dan itu akan saya laksanakan dengan serius," tandasnya.

Lima Polisi Aceh Aniaya Syarif Hingga Tewas



// Keluarga : Kami Lihat Polisi Masuk Nenteng Pistol

HM SAID | INI MEDAN

Tewasnya Syarif Tarigan warga Jalan Karantina No 81/83 Kecamatan Medan Timur yang diduga dianiaya 5 personil polisi dari Polres Aceh Tengah saat dilakukan penangkapan atas tersangka Wiwin Sanara Putra Lubis alias Erwin, pelaku penggelapan mobil Toyota Fortuner BK 1803 XL, Kamis (6/12) malam dibantah pihak Polresta Medan yang menangani kasus penganiayaan yang dilaporkan Istri dari Syarif, Aling.

Hal ini dikatakan Kasat Reskrim Polresta Medan, Kompol M Yoris Marzuki, saat dikonfirmasi Jumat (7/12) di Mapolresta Medan.
"Berdasarkan keterangan para polisi dari Polres Aceh Tengah yang melakukan penangkapan, tak ada penganiayaan," ujar Yoris.

Dijelaskan Yoris, setelah dilakukan otopsi atas jenazah Syarif, korban diduga tewas karena mengalami gagal jantung saat diperiksa terkait penangkapan Erwin yang saat itu sedang berada dirumah Syarif. "Korban tewas karena gagal jantung, itu hasil otopsinya," jelas Yoris.

Diterangkannya, penangkapan atas Erwin dilakukan berdasarkan Laporan Riskan Auril yang melaporkan penggelapan mobil Toyota Fortuner BK 1803 XL, dengan nomor laporan No : 322/XI/2012/Aceh/Res Ateng, pada tanggal 28 November 2012. Selanjutnya setelah berkoordinasi dengan pihak Polda Sumut, setelah diketahui pelaku berada di Kota Medan, selanjutnya dikeluarkan surat penangkapan dengan Nomor, Sp.Kap.: No : Sp.Kap/132/XII/2012/Reskrim.

"Korban Riskan buat laporan di Polres Aceh Tengah, diketahui pelaku ada di Medan dilakukan Koordinasi dengan Poldasu dan dikeluarkan surap penangkapan," ujarnya.

Selanjutnya Riskan, dengan didampingi empat personil Polres Aceh Tengah AIPTU IM Daulay, Bripka Edianto, Bripda Wawan Setiawan, dan Bripda Bahtah Rahmadsyah datang ke Medan pada Rabu (5/12). Setelah melakukan penyelidikan selam satu hari akhirnya diketahui Erwin berada di Rumah Syarif di Jalan Karantina Kecamatan Medan Timur dengan mengendarai mobil Daihatsu Taft BK 1745 LC. Dengan didampingi tiga personil dari Poldasu, Bripka Azwar, Briptu Zuhri, Bripka Bambang melakukan pengrebekan di rumah Syarif, Kamis (6/12) malam dengan mengendarai satu unit mobil Xenia BK dan tiga unit sepeda motor

Saat dilakukan penggeledahan, dan penangkapan, saat akan dilakukan penangkapan Erwin yang berada dibelakang mencoba kabur dari kamar mandi, namun dua personil Polres Aceh Tengah Bripda Bantah Rahmadsyah dab Bripda Wawan sudah menunggu dibelakang rumah. Sedangkan personil yang masuk dari depan langsung menyuruh Syarif yang berada di dalam rumah untuk merapat ke dinding rumah, saat akan diperintahkan tiarap, Syarif sempat menolak dan tiba-tiba korban terjatuh, sedangkan petugas yang telah berhasil menangkap Erwin langsung memboyong Erwin ke Mapolresta Medan. Sedang Erwin yang saat akan dibawa keluarga ke Rumah Sakit Pirngadi Medan diketahui telah meninggal dunia.

"Saat itu petugas melakukan penangkapan, ketika itu korban tiba-tiba terjatuh, sedangkan personil Polres Aceh Tengah yang ada di TKP langsung memboyong Erwin," ujar Yoris.

Menurut Yoris, tak lama setelah kejadian tersebut, keluarga Syarif mendatangi Mapolresta Medan untuk melaporkan tindakan penganiayaan yang dialami Syarif yang dilakukan empat personil Polres Aceh Tengah. "Tak lama keluarga Korban datang melapor ke Polresta," ungkapnya.

Setelah istri korban membuat laporan, petugas langsung melakukan pemeriksaan terhadap empat personil Polres Aceh Tengah yang melakukan penangkapan, setelah dilakukan pemeriksaan dan otopsi, dijelaskan Yoris tidak ada terjadi penganiayaan dan korban tewas karena penyakit jantung.

"Hasil pemeriksaan korban tewas karena gagal jantung," tandasnya.

Ditambahkan Yoris, Istri korban saat diperiksa juga tak dapat menunjukkan siapa polisi yang memukul Syarif hingga tewas.
"Istrinya juga gak bisa nunjukkan siapa yang mukul suaminya hingga tewas," pungkasnya.
//
Sementara itu, Adik Ipar Almarhum Syarif Tarigan, Edi Surya saat dikonfirmasi via telepon selularnya menjelaskan, kejadian ini berawal saat korban baru pulang makan malam bersama Erwin yang tak lain adalah teman lama korban di Jalan SM Raja Medan.
"Syarif saat itu baru pulang makan malam sama Erwin teman lamanya," ujarnya.

Selang beberapa menit sampai rumah, 5 pria dengan mengendarai satu mobil avanza dan tiga unit sepeda motor datang ke rumah korban untuk mencari Erwin. Setelah di dalam rumah, kelima pria itu mengeluarkan senjata api. Diduga salah sasaran kelima pria itu pun memukuli Arif dengan pistol itu. "Syarif merupakan salah sasaran, pria itu mencari Erwin, anak korban melihat pria-pria itu masuk ke rumah sambil membawa pistol," ungkapnya lagi.

Ditambahkan Edi, berdasarkan keterangan istri korban, Syarif dihajar dengan dipukul dadanya, saat itu korban juga ditendang dari belakang hingga jatuh tersungkur. Setelah korban jatuh tersungkur, para polisi yang melakukan penangkapan tersebut juga menginjak-injak tubuh korban. "Jatuh dipukul, dipijak-pijak," jelasnya.

Menurut Edi, saat itu Istri korban, bahkan meletakkan anak mereka diatas punggung korban, agar polisi-polisi tersebut berhenti menghajar Syarif."Sampai diletakkan istrinya anak orang itu yang kecil dipunggung Syarif baru berhenti orang itu mukulnya," tambah Edi.

Melihat Syarif tersungkur, kelima pria itu pun langsung meninggalkan korban. Istri Syarif yang diketahui bernama Aling  mencoba membawa suaminya ke Rumah Sakit Pirngadi Medan. Namun ditengah jalan, nyawa korban tidak terselamatkan lagi.
"Tewas diatas becak, waktu mau dibawa ke rumah sakit," ucap Edi.

Untuk itu dijelaskan Edi, pihak keluarga tak akan mau berdamai, walaupun polisi sempat menyatakan korban tewas karena serangan Jantung, namun pihak keluarga berencana melaporkan kasus ini ke pihak yang lebih berwenang lagi.
"Kita akan terus lanjutkan masalah ini, tak ada kata berdamai," tegasnya.

Fraktisi Hukum Julheri Sinaga SH, menilai tindakan arogan dilakukan polisi tersebyt jelas melanggar hukum serta aturan perundang-undangan. "Ini melanggar hukum dan harus di proses. Langgaran hukum sesuai diatur dalam pasal 351 jo 170 KUHP," kata pengecara kondang medan ini.

Julheri yang konten membela kebenaran demi rakyat tersebut menyarankan agar keluarga mepropamkan para pelaku. Pihaknya juga menilai pimpinan harus bertanggungjawab dalam hal ini. "Ya jelas secara moral pimpinan harus bertanggungjawab, karena yang melakukan penganiayaan anggotanya. kecuali pimpinan yang menyuruh itu namanya pimpinan senget,." celetuk Julheri. (donny-dedi)



Anggota DPRD Medan Terima Rp2 M

Isu Tak Sedap Pascapengesahan APBD Medan 2013 
Anggota DPRD Medan Terima Rp2 M

KRAKATAU|INI MEDAN
Pengesahan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Pemko Medan 2013 senilai Rp4,5 triliun pada Jumat pekan lalu (7/12) menyisakan 'aroma, tak sedap. Entah siapa yang menghembuskan, di DPRD Medan beredar isu anggota dewan menerima 'kucuran' dana Rp2 miliar. Dana itu merupakan uang lelah bagi anggota dewan yang telah memuluskan pengesahan APBD meski hanya dibahas secara singkat. Isu itu menyebutkan,  setiap anggota dewan menerima bagian Rp35 juta hingga Rp60 juta, tergantung jabatan dan kedudukannya.
Informasi yang dihimpun INI MEDAN, Minggu (9/12) menyebutkan, bisa jadi isu itu benar. Namun sulit untuk membuktikannya. Sejumlah anggota dewan membantah telah menerima uang lelah saat dikonfirmasi. Beberapa sumber di DPRD Medan menduga isu itu benar adanya. Menurut mereka mulusnya proses pengesahan dan singkatnya proses pembahasan, menunjukkan 'sesuatu' telah terjadi. "Ya, aku dengar juga ada kucuran uang lelah Rp2 miliar dari Pemko Medan untuk anggota dewan," ucap sumber itu. "Pasti adalah. tapi aku gak tahu jumlahnya," ucap sumber yang lain. Sumber lainnya memastikan kebenaran isu itu. Menurutnya, uang lelah itu disalurkan melalui pimpinan fraksi atau pimpinan komisi.
Berdasarkan catatan INI MEDAN, pembahasan APBD 2013 memang tergolong singkat. Nota keuangan Rencana APBD diajukan Pemko Medan ke DPRD Medan pada Rabu lalu (14/11) sebesar Rp4,33 triliun. Jumlah itu kemudian bertambah. Karena saat pembahasan dalam rapat gabungan komisi, beberapa satuan kerja perangkat daerah (SKPD) mendapat penambahan anggaran di pos tertentu. Penambahan anggaran tersebut melalui surat usulan Wali Kota Medan ke DPRD Medan yang akhirnya disetujui dalam rapat.
Anehnya, ada pimpinan SKPD yang tidak mengetahui anggaran di dinasnya telah ditambah. Tapi anggota dewan tidak ada yang mempersoalkan hal itu, malah buru-buru merekomendasi penambahan anggaran. Total keseluruhan APBD 2013 yang sebelumnya di nota pengantar keuangan sebesar Rp4,33 triliun menjadi Rp 4,5 triliun.  Pembahasan APBD melalui rapat gabungan komisi jelas tidak maksimal dan terkesan hanya formalitas. Sebagaimana para anggota dewan yang ikut rapat sangat jarang mengkritisi penempatan pos anggaran di beberapa SKPD yang tidak merupakan skala prioritas maupun anggaran yang tidak berpihak kepada kepentingan umum. Tidak terlihat sedikit pun, sikap kritis wakil rakyat memprotes apalagi mengalihkan pos anggaran yang terbukti tidak begitu penting. Misalnya, penambahan pos anggaran Dinas Pertamanan untuk pengadaan dan perawatan  lampu hias sebesar Rp6,8 miliar,  penambahan anggaran di  Dinas Pertanian dan Kelautan  pos anggaran untuk rumah ikan (rumpon) di Belawan sebesar Rp2 miliar.
Anggota Fraksi Medan Bersatu yang juga Sekretaris Komisi A DPRD Medan Drs Godfried Effendi Lubis, Jumat (7/12) membantah adanya menerima uang terkait pengesahan APBD Pemko Medan Tahun 2013. “Tidak ada itu lae, klo ada itu sudah enak kalilah, sudah terus pulang santai-santai,” ujarnya. Bantahan juga disampaikan Sekretaris Fraksi PAN yang juga anggota Komisi, HT Bahrumsyah. “Ah, gak ada itu, serius kau ini,  kalau ada itu udah bisalah buka tambak,” tukasnya.
Berita sebelumnya, APBD Medan 2013 Rp4,5 triliun secara mulus diterima oleh semua fraksi. Sehingga saat disahkan, tak satupun anggota dewan yang mengkritisinya. Hanya ada beberapa fraksi yang memberikan catatan, itupun tidak substansial. Seperti Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Dalam pendapat akhir fraksi yang dibacakan Salman Alfarisi, PKS meminta anggaran yang sedemikian besar harus benar-benar memberi korelasi positif terhadap peningkatan kesejahteraan, keselamatan, dan kenyamanan bagi warga Kota Medan.
Pihaknya menyayangkan program sekolah gratis hingga SMA tidak jadi dianggarkan, juga pembangunan gedung SMA Negeri di Medan Labuhan juga tidak diakomodir. Sementara di saat yang sama Pemko Medan meminta tambahan anggaran untuk lampu hias sebesar Rp6,8 miliar. "Betapa mirisnya hati kami untuk bersolek dan berhias rela menambah anggaran, namun untuk mencerdaskan anak-anak didik, Pemko Medan pikir-pikir," katanya.
Untuk anggaran infrastruktur, Salman meminta Pemko Medan dapat menjalankan dengan baik mengingat telah dianggarkan tiap tahun mencapai ratusan miliar. "Seperti anggaran drainase harus menjawab persoalan di Kota Medan sehingga uang rakyat tidak menjadi sia-sia," ucapnya.
Sementara itu, dalam pendapat akhir Fraksi Partai Demokrat yang disampaikan Herri Zulkarnain, Pemko Medan diminta benar-benar menggunakan APBD 2013 dengan tepat sasaran. "Program yang dilakukan benar-benar memberi kepastian manfaat dan dampak bagi peningkatan pembangunan, khususnya terkait peningkatan kesejahteraan, ketentraman masyarakat serta pelayanan publik," katanya. Dia juga memuji Pemko Medan yang akhir-akhir ini banyak mendapat penghargaan. Namun, lanjutnya, penghargaan itu jangan sampai membuat Pemko Medan lupa bahwa masih banyak persoalan yang perlu dituntaskan.
Soal target peningkatan pendapatan daerah (PAD) 2013 juga dikritisi Fraksi Partai Demokrat. Menurut Herri, peningkatan PAD sebesar 7,34 persen dari TA 2012 jangan terkesan dipaksakan. Pasalnya, target tahun 2012 saja sulit terealisasi. Hal itu dapat dilihat hingga Oktober 2012, pajak daerah hanya tercapai 64,57 persen, retribusi daerah 33,98 persen, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan 52,89 persen dan lain-lain PAD yang sah 52 persen. "Proyeksi peningkatan PAD haruslah merupakan perkiraan terukur secara rasional serta dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan," kritiknya.
Fraksi Partai Golkar (FPG)  dalam pandangannya yang dibacakan CP Nainggolan,  meminta Pemko Medan untuk lebih meningkatan potensi pendapatan yang ada. Meskipun sudah terjadi peningkatan setiap tahunnya. "Kami melihat masih ada pos-pos penerimaan yang dirasakan belum maksimal seperti pajak hotel, dan pajak parkir. Selain itu, mengoptimalkan pengendalian dan pengawasan penerimaan pajak dan retribusi daerah," ucap CP Nainggolan.
Fraksi Partai Golkar berharap Pemerintah Kota Medan memanfaatkan lokasi-lokasi sebagai objek wisata di setiap kecamatan, di samping untuk menambah pendapatan asli daerah. Selain itu, dapat juga membuka lapangan kerja bagi masyarakat. Dalam bidang pelayan publik, FPG meminta Pemko Medan memberikan perhatian terhadap pendidikan dan kesehatan. Begitu juga infrastruktur dengan lebih memadai seperti jalan, drainase, dan lampu penerangan jalan. Begitu juga dengan pembangunan gedung Islamic Centre. Jangan lagi ada penundaan dengan berbagai alasan. "Sebagaimana dalam rapat gabungan komisi sudah disepakati pembangunan Islamic Centre diserahkan pengelolaannya kepada majelis ulama indonesia," ungkapnya. (ded/faisal-mg)

Senin, 03 Desember 2012

Medan Publik: FOTO : RASID Kejatisu Periksa Walikota Medan Rahud...

Medan Publik: FOTO : RASID Kejatisu Periksa Walikota Medan Rahud...: FOTO : RASID Kejatisu Periksa Walikota Medan Rahudman    22 Pertanyaan Selama 2,5 Jam   AH NASUTION | INI MEDAN  Wali Kota Medan Ra...

FOTO : RASID
Kejatisu Periksa Walikota Medan Rahudman   

22 Pertanyaan Selama 2,5 Jam
 

AH NASUTION | INI MEDAN 

Wali Kota Medan Rahudman Harahap diperiksa penyidik Kejaksaan Tinggi
Sumatera Utara (Kejatisu). Orang nomor 1 di Kota Medan tersebut, oleh
penyidik Kejatisu dicecar 22 pertanyaan sekitar dugaan korupsi
Tunjangan Pembiayaan Aparatur Pemerintah Desa (TPAPD) di Pemkab Tapanuli Selatan pada 2005, sebesar Rp 1,5 M, Senin (3/12).

Rahudman tiba di Gedung Kejatisu Jalan AH Nasution, sore dengan pengawalan. Pria berkumis yang telah ditetapkan sebagai tersangka 26 Oktober 2010 lalu menaiki Mitsubishi Pajero hitam BK 24 N, dengan
mengenakan baju safari  biru muda lengkap dengan pin Korpri juga.

Dengan tersenyum, Rahudman yang juga dilaporkan ke KPK terkait dugaan korupsi Lahan PT KAI tersebut tiba 15.55 WIB, langsung naik ke lantai 3.

"Nantilah dulu. Nanti saya kasih komentar," katanya sambil berlalu menaiki tangga  ke ruang penyidik di lantai III kantor tersebut.

Ini merupakan kali pertama Rahudman diperiksa. Sebelumnya, penyidik menetapkannya sebagai  tersangka pada 26 Oktober 2010. Dia diduga terlibat korupsi TPAPD di Pemkab Tapanuli Selatan 2005 yang merugikan negara sekitar Rp 1,5 miliar, saat menjabat Sekda Tapanuli Selatan.

Bawahan Rahudman ketika itu, mantan Bendahara Umum Tapsel, Amrin Tambunan, sudah divonis PN Sidempuan tiga tahun penjara dalam kasus ini. Bahkan hukumannya diperberat MA menjadi empat tahun dan denda Rp 300 juta.

Penetapan Rahudman sebagai tersangka setelah penyidik menelaah  berkas perkara dan persidangan Amrin Tambunan di Pengadilan Negeri (PN) Padang Sidempuan. Dalam kasus ini, dugaan tindak pidana korupsi terjadi karena pembayaran panjar TPAPD dilakukan, sedangkan  anggarannya belum ditetapkan dalam APBD Tapsel maupun Peraturan Daerah (Perda).

Dana yang dialokasikan di Bagian Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten (Setdakab) Tapsel pada APBD 2005 senilai Rp5.955.390.000. Namun, selain pencairannya dilakukan sebelum ada pengesahan, ternyata tidak semua dana itu didistribusikan  kepada para penerima.

Menurut hasil penyelidikan penyidik Poldasu dan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), total anggaran dicairkan hanya Rp 4.364.444.500.Sisanya Rp 1.590.944.000 diduga dipergunakan bukan untuk
peruntukannya.

Dari persidangan Amrin Tambunan di PN Padang Sidempuan terungkap bahwa uang tersebut dipergunakan untuk menutupi uang kekurangan perjalanan dinas Rahudman.

Wakil Kepala Kejatisu, Mangihut Sinaga SH merasa bangga kalau rahudman
datang memenuhi panggilan penyidik. Menurut, Mantan Kajari Medan ini
bahwa ini merupakan kesadaran Rahudman sebagai warga yang taat hukum
untuk datang ke kejatisu.

Dari informasi, Rahudman yang mengenakan baju jas lengkap Pemko Medan
dicecar pertanyaan oleh tim penyidik. Pantauan wartawan, selama proses
pemeriksaan sejumlah makanan dan minuman diantar ke dalam ruangan.

Kedatangan Rahudman setelah dua tahun ditetapkan menjadi tersangka,
membuat sejumlah media menunggu di  lantai 2 Kejatisu untuk melakukan
konfirmasi kepada Walikota Medan, Rahudman tentang kedatangan di
Kejatisu.

Sebelumnya, pekan lalu puluhan pengunjukrasa mendemo kantor Kejatisu
meminta ketegasan Pidsus Kejatisu untuk segera menyelesaikan kasus
Rahudman, apalagi dalam persoalan ini sudah ditetapkan sebagai
tersangka oleh Kajatisu Sution Usman dan Aspidsusnya Erbindo Saragih.
Namun setelah dua tahun ditetapkan sebagai tersangka, Rahudman belum
juga dipanggil oleh Pidsus Kejatisu.

Dalam aksinya, koordinator TIRA Sumut, Rajauli Harahap dan Suleman
Suhdi, selain kasus TPAPD yang diadukan antara lain, Zakat Profesi PNS
Tapsel 2002/2004, penggelapan PPH 21 PT Eka Pandawa Sakti 2000/2001,
biaya lelang senilai Rp 678.227.983,- PBBKP senilai Rp 295.600.000,-

Begitu juga dengan perkara yang sebelumnya Bupati Tapsel, Ongku P
Hasibuan pada 26 Mei 2006, No:700/4279/2006 ke Polres Tapsel yang
ditembuskan ke Kejari Padangsidempuan, tentang pengaduan dugaan
penyelewengan dana Sekda Kabupaten Tapsel, diantaranya Dana Honor
Kades 2005 triwulan III dan IV sebesar Rp 1.642.691.525,-, dana bansos
sebesar Rp 909.387.500,- dana kredit pegawai untuk 100 debitur tanpa
prosedur sebesar Rp 4.999.200.000,- dana KPU sebesar Rp 790.110.950,
penarikan uang dari Bank Sumut sebesar Rp 1.020.000.000,- sisa yang
tidak dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya sebesar Rp
4.484.319.326 dimana jika ditotalkan sebesar Rp 13.845.709.301.

Rahudman Dicecar 22 Pertanyaan Selama 2,5 Jam

Wali Kota Medan Rahudman Harahap, diperiksa 2,5 jam sebagai tersangka
dalam kasus dugaan korupsi Tunjangan Penghasilan Aparatur Pemerintah
Desa (TPAPD) di Pemkab Tapanuli Selatan (Tapsel) pada 2005. Dia
dicecar 22 pertanyaan terkait kasus itu.

Rahudman diperiksa penyidik Kejati Sumut, Senin (3/12), sejak pukul
16.00 hingga pukul 18.25 WIB. "Tim pemeriksa dari Kejati Sumut
berjumlah sekitar 3-4 orang. Ada 22 pertanyaan yang diajukan kepada
tersangka. Pertanyaannya seputar masalah penganggaran dan  mekanisme
pencairan dana  TPAPD 2005 di Tapsel," kata Kasipenkum Kejati Sumut
Marcos Simaremare seusai pemeriksaan.

Marcos menolak membeberkan materi pemeriksaan. Alasannya, penanganan
kasus itu masih berproses.

Tim penyidik dalam kasus ini akan mempelajari dulu seluruh jawaban
tersangka. Hal itu akan dihubungkan dan dikaji bersama dokumen serta
keterangan saksi-saksi.

Dia memaparkan sudah 20 orang saksi diperiksa untuk tersangka Rahudman
Harahap. Salah satu saksi itu adalah Amrin Tambunan, mantan bawahan
Rahudman yang sudah menjadi terpidana dalam perkara  ini.  "Amrin
sudah diperiksa 3 kali," katanya.

Setelah pemeriksaan ini, jaksa tidak menahan Rahudman. Kata Marcos,
tersangka masih kooperatif, sehingga tidak diperlukan upaya paksa.
"Sejauh ini tersangka masih kooperatif dan bisa menjawab semua
pertanyaan," jelasnya.

Ditanya soal pemeriksaan berikutnya, Marcos belum bisa memastikannya.
Dia menyatakan hal itu juga bergantung hasil kajian dan analisa tim
penyidik.

Seusai pemeriksaan, Rahudman menyatakan dia datang sebagai warga
negara  yang baik dan memenuhi panggilan Kejati Sumut. "Untuk
mengklarifikasi 2 tahun 6 bulan saya dijadikan tersangka," ucapnya.

Rahudman memaparkan dia sudah memberi penjelasan kepada penyidik.
"Bagaimana isi pertanyaan itu, silakan ditanyakan kepada penyidik,"
tandasnya.

Sebelum memberi pernyataan, Rahudman diperiksa di ruang Satsus
Pemberantasan Tipikor di lantai III kantor Kejati Sumut. Ini kali
pertama dia diperiksa setelah dijadikan tersangka pada 26 Oktober
2010.

Rahudman disangka terlibat korupsi TPAPD di Pemkab Tapanuli Selatan
2005, saat menjabat Sekda Tapanuli Selatan. Dia dan bawahannya, Amrin
Tambunan, ditengarai merugikan negara Rp 1,5 miliar. (Taufiq)

Minggu, 02 Desember 2012

Dugaan Penyimpangan Proyek Lintasan Atletik PPLP

Kadispora: 
Cuma Rp7,3 M, Wajar Cepat Rusak
SUNGGAL|INI MEDAN

Kepada Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Sumut, Ristanto, Sabtu (1/2), meninjau proyek pembangunan lintasan atletik Pusat Pendidikan dan Latihan Pelajar (PPLP) Sumut, Medan Sunggal. Peninjauan ini dilakukan setelah media ramai memberitakan dugaan penyimpangan proyek APBD 2011 senilai Rp7,3 miliar tersebut.
Usai melakukan peninjauan, Ristanto mengakui kerusakan tartan (lapisan karet, Red) lintasan tersebut karena kualitas bahan yang kurang baik. Ristanto kemudian membandingkan tartan PPLP Sumut dengan milik Unimed dan lintasan atletik PON XVIII, Riau. Menurutnya, tartan di kedua lintasan atletik itu lebih baik.
Sayangnya, setelah membandingkan, Ristanto malah membela diri. Dia mengatakan, dengan anggaran pembangunan sebesar Rp7,3 miliar, wajar bila tartan lintasan atletik PPLP cepat rusak, meski belum dipergunakan. "Tartan di PPLP ini buatan China, bukan buatan Jerman seperti di Unimed dan PON 2012 lalu. Ditambah lagi dengan cuaca hujan. Apalagi kalau dibandingkan dengan tartan lintasan atletik PON 2012 yang anggarannya lebih besar. Sedangkan ini anggarannya cuma Rp7,3 miliar. Jadi wajar bila tartan ini cepat rusak," jelasnya.
Ristanto mengatakan, kontraktor proyek itu berjanji akan memperbaiki tartan tersebut. "Pihak kontraktor berjanji akan memperbaiki tartan yang mengalami pengelembungan dan kerusakan," ungkapnya didampingi Pejabat Pembuat Teknis Kegiatan (PPTK) proyek lintasan atletik PPLP Sumut tersebut, Mazrinal Nasution dan staf Disporasu lainnya.
Sayangnya, kerusakan yang terjadi sejak Oktober lalu hingga November, baru diperbaiki setelah pemberitaan media massa. Perbaikan yang dilakukan pihak kontraktor PT Karya Bukit Nusantara pun terkesan aneh. Sebab, Mazrinal sebelumnya mengakui jika kesulitan menghubungi pihak kontraktor, yang seakan mengelak dari hal tersebut. Namun, belakangan pihak kontraktor bersedia memperbaiki tartan.
Sesuai kontrak kerja, sejatinya pengerjaan tartan tersebut selesai Desember 2011 dan masa perawatan enam bulan. Setelah itu diserahterimakan kepada Disporasu. "Pihak kontraktor punya niat baik untuk memperbaiki tartan. Dan juga ada perjanjian garansi 5 tahun," jelasnya.(red)
Pasangan ini merayakat Ultah di Panti Asuhan (INI MEDAN)
Rayakan Ultah di Panti Asuhan
KARYA | INI MEDAN
 Pasangan calon gubernur Effendi Simbolon dan wakil gubernur Djumiran Abdi, Sabtu (1/12), menggelar serangkaian kunjungan dalam rangka perkenalan pasangan yang diusung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menjelang digelarnya pemilihan kepala daerah Sumatera Utara pada Maret mendatang.

Dalam agenda kunjungan pertamanya, pasangan yang juga didukung PDS dan PPRN ini mendatangi Panti Asuhan Al Washliyah, Jalan Karya Jaya, Medan Johor. Kedatangan mereka disambut puluhan anak yatim sambil menyanyikan lagu selamat ulang tahun karena memang awal bulan Desember ini bertepatan dengan hari kelahiran Effendi Simbolon ke-48.
Usai menerima sambutan meriah dari pihak panti, Effendi Simbolon langsung didaulat memotong nasi tumpeng sembari warga panti mendoakan keselamatan pasangan ini berhasil dalam pilkada mendatang. Suasana ulang tahun Effendi Simbolon juga semakin bertambah dengan kegembiraan manakala ketiga putranya beserta istri turut memberikan ucapan selamat.
Djumiran Abdi juga tak mau ketinggalan menyampaikan ucapan selamat pada pasangannya itu. Selama di panti asuhan yang telah berdiri sejak tahun 1950-an itu, pasangan yang memiliki nama keren ESDA ini, berkesempatan meninjau kondisi di panti asuhan tersebut.
Menjelang keberangkatannya dari lokasi ini, pasangan yang mengusung jargon Sumut 2013 Lebih BerWaRna (Bersih, berwibawa, sejahtera dan berguna) ini juga turut menyerahkan sejumlah bantuan demi kemajuan panti asuhan itu. Usai mengunjungi Panti Asuhan Al Washliyah di Medan Johor, kehadiran pasangan ini ternyata telah ditunggu-tunggu para jemaat di Kompleks Gereja HKBP Glugur, Jalan Pembangunan 3, Jalan Gunung Krakatau.
Tak jauh berbeda, kedatangan Effendi dan Djumiran juga disambut dengan lantunan lagu selamat ulang tahun yang dinyanyikan meriah kalangan jemaat gereja. Di saat bersamaan di kompleks Gereja HKBP tersebut juga tengah digelar Perayaan HUT ke-59 Punguan Raja Panjaitan Dohot Boruna (PRPB) Kota Medan.
Menariknya, acara HUT PRPB ini dimeriahkan dengan pemeriksaan dan pengobatan gratis yang pesertanya tidak hanya datang dari kalangan jemaat gereja saja melainkan juga kalangan warga muslim lainnya yang memang memiliki gangguan kesehatan. Setelah menyalami sejumlah peserta pengobatan gratis yang hadir di sana, Effendi Simbolon juga dihadapkan dengan kue tart berukuran lumayan besar dengan hiasan wajahnya dan kepala banteng moncong putih, yang selanjutnya Effendi Simbolon bersama keluarganya melaksanakan acara tiup lilin.
Tak mau tinggal diam, Djumiran Abdi langsung menyambangi para hadirin di sana untuk mengakrabkan diri. Sembari Effendi Simbolon membuai hadirin dengan lagunya, Djumiran Abdi memanfaatkan kesempatan ini untuk menyerap aspirasi warga sehingga ia bisa mewujudkannya setelah terpilih sebagai pemimpin Sumut.
Satu persatu warga di sana disapa akrab Djumiran Abdi, bahkan dirinya juga tak pilih kasih hanya menyapa warga di dekatnya saja melainkan hingga ke bagian belakang aula juga turut didatanginya. Di antara warga, selain menyampaikan keluh kesahnya, juga memanfaatkan kesempatan ini untuk meminta tanda tangan Djumiran Abdi. (red)   

Cegah Terjadinya Konflik Pemilu  


Media dan Ormas Punya Peran 

GRAND ANGKASA | INI MEDAN


 Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Dr Muhammad SIP M Si berharap media massa dan organisasi kemasyarakatan (Ormas) menjadi garda terdepan dalam upaya mencegah terjadinya konflik dan pelanggaran dalam pemilu kepala daerah Sumut, tahun depan.
"Kalau hanya menggandalkan tenaga pengawasan pemilu secara formal untuk mengawasi pemilihan yang ruang lingkupnya sangat luas serta tantangan dan dinamika yang luar biasa diperkirakan sangat tidak efektif," katanya kepada wartawan usai menutup acara pelatihan pengawasan pemilu bagi media massa dan Ormas 2012 di Hotel Grand Angkasa Medan, Minggu (2/12).
 Untuk itulah, Bawaslu melalui konsep atau strategi pengembangan partisipatif ingin mengajak sebanyak mungkin elemen masyarakat untuk bersama-sama mengawasi pemilu. Dari sejumlah elemen masyarakat yang di identifikasi oleh pihak Bawaslu, maka media massa dan organisasi masyarakat (ormas) itu adalah elemen yang sangat mempunyai peran atau posisi strategis untuk bersama-sama mengambil peran dan tanggungjawab secara bersama-sama dalam pengawasan pemilu.
 "Kita semua harus menyadarkan masyarakat bahwa pemilu dan hasil pemilu bukan tidak berdampak kepada nasib kita. Anggota DPRD, anggota DPR, bupati, wali kota, gubernur hingga presiden yang kita pilih itu turut menentukan bagaimana hidup kita selanjutnya. Karena itu jangan sampai salah pilih. Mari kita bersama awasi pemilu," paparnya.
 pelaksanaan Pemilihan Gubernur (pilgub) Sumatra Utara, yang bakal berlangsung pada 2013, menjadi perhatian khusus pemerintah pusat. "Salah satu kendala, belum terbentuk dan dilantiknya struktur pengawasan sampai tingkat PPL, ini menjadi perhatian serius apalagi kendala itu akibat belum dikucurkan anggaran dari Pemerintah Provinsi Sumatra Utara," katanya.

Meski anggaran ini menjadi masalah namun bukan berarti proses pembentuk struktur menjadi terhambat dan ini harus tetap berjalan demi berjalannya pengawasan secara maksimal. "Untuk itulah, pihak Bawaslu segera melakukan kordinasi dengan Mendagri, supaya Gubernur Sumatra yang dijabat Plt Gubsu Gatot Pujonugroho bisa secara optimal memberikan pengawalan atau dukungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan," ucap Muhammad.

Menurutnya, dari sejumlah pertemuan rapat kordinasi yang dilakukan Bawaslu bersama Mendagri, Menkopolhukam dan Kapolri, maka diprediksi bahwa Pilgub Sumut akan berjalan sangat dinamis dan berpotensi terjadi gesekan atau konflik dalam pelaksanaannya. Menyikapi ini, maka upaya pencegahan oleh pihak Bawaslu dengan melakukan penguatan secara optimal kepada seluruh Panwaslu di Sumatera utara. (red)
Maut di  Jalan Dalam sehari

Tabrak Lari, Dua Pengendara Sepedamotor Tewas 

MEDAN | INI MEDAN


Dalam satu malam, dua peristiwa kecelakaan tragis mengakibatkan dua orang pengendara sepeda motor diantaranya Abdul Rawi Sinaga (53) dan Yohanes tewas mengenaskan setelah mengalami tabrak lari di lokasi berdekatan yaitu  Jalan Mongonsidi dan Jalan Iskandar Muda Simpang Jalan Gajah Mada, Medan, keduanya kemudian dievakuasi petugas Satlantas Polresta Medan ke Rumah Sakit  Pirngadi Medan, Minggu (2/12) dinihari.
  
Berdasarkan informasi yang berhasil dihimpun, peristiwa kecelakaan maut tersebut pertama kali terjadi Minggu dinihari (2/12) sekitar pukul 00.15 WIB dengan korban Yohanes warga Jalan Balai Desa Kelurahan Polonia Kecamatan Medan Polonia, yang saat itu meminjam sepeda motor temannya berniat untuk membeli makanan.

Namun, sesampainya di Jalan Mongonsidi Medan, korban kemudian bersenggolan oleh oleh pengendara sepeda motor lain hingga membuat Yohanes jatuh terkapar di tengah badan jalan dengan kondisi luka parah dibagian kepala.

Korban akhirnya meninggal di lokasi kejadian karena tak sempat mendapat pertolongan medis, Aiptu Basuki personil Unit Laka Lantas Polresta Medan menyebutkan bahwa korban menderita luka parah di bagian kepala dan keningnya sedangkan pengendara sepeda motor yang menabrak korban menurut keterangan beberapa orang saksi mata, langsung kabur meninggalkan lokasi.
  
Ironisnya lagi, sepeda motor yang dikendarai oleh korban sudah tidak ditemukan di lokasi kejadian, diduga ada orang yang memanfaatkan peristiwa kecelakaan tersebut.

"Saat tiba di TKP, polisi tidak menemukan sepeda motor korban, diduga disembunyikan oleh orang lain" ungkap Aiptu Basuki.

Selanjutnya, selang beberapa jam kemudian, Minggu Dinihari sekitar pukul 04.00 WIB, Abdul Rawi Sinaga warga Jalan Suka Ikhlas, Medan juga tewas saat bermaksud mengantar papan bunga yang dibawanya dengan mengendarai becak motor platnomor BK 1208 CR berboncengan dengan temannya M Iqbal membawa papan bunga untuk diantar ke lokasi pernikahan.

Dari Jalan Iskandar Muda Medan, korban kemudian bermaksud berbelok menuju Jalan Gajah Mada Medan, namun na'as saat bersamaan truk molen bermuatan  semen curah yang juga membelok ke arah Jalan gajah mada melaju dengan kecepatan tinggi hingga mengakibatkan peristiwa kecelakaan tal terhindarkan.

Akibatnnya, Abdul Rawi tewas setelah menderita luka parah di beberapa bagian tubuhnya hingga akhirnya tewas seketika dan dievakuasi petugas, sedangkan rekannya  hanya mengalami luka ringan akibat peristiwa kecelakaan tersebut.

"Usai tabrakan supir melarikan diri bersama truknya" ujar Aiptu Basuki Menjelaskan. (Abimanyoe)
Poldasu Grebek Hotel Sarang Mesum
SERDANG | INI MEDAN

Ditreskrimum Polda Sumut melakukan penggerebekan pada salah satu Hotel bernama Sakura yang berada di Jalan Serdang II Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Medan Timur, persisnya Pattaya SPA, Minggu (2/11).

Penggerebekan tersebut dilakukan petugas setelah mendapat beberapa informasi dari informan yang menyebutkan bahwa Pattaya SPA marak dijadikan tempat mesum selain tempat massage.

"Banyak informan kita memberikan informasi bahwa tempat ini sekalian menjadi tempat mesum, Para pengunjung massage bisa bersetubuh dengan pemijat apabila melakukan pembayaran lebih," kata Kasubbid IV Remaja Anak dan Wanita (Renata) Ditreskrim Umum, AKPB Juliana di Pattaya SPA, Minggu (2/12).

Juliana menyebutkan bahwa, dalam Operasi penyakit masyarakat (Pekat) toba 2012, pihaknya berhasil mengamankan 6 pasangan di 6 kamar yang berada di Pattaya SPA.

"Saat ini empat pasang yang berhasil kita amankan dari 4 kamar, sedangkan dua pasang yang berada di dua kamar belum bisa kita amankan karena saat hendak dibuka, satu kunci kamar tersebut patah dan satunya lagi tidak ada kuncinya," ujarnya seraya menyatakan pihaknya sudah meminta kepada manager untuk membukakan kedua pintu kamar tersebut karena masih ada pasangan mesum didalam.

Ia menyatakan pihaknya melakukan razia ops pekat toba 2012 serentak di seluruh wilayah hukum Polda dengan sasaran yaitu tempat-tempat prostitusi, pornografi, miras, judi dan premanisme.

"Sekarang kita di bagian prostitusi, makanya ini kita amankan keenam pasangan bukan suami istri," katanya.

Memang, katanya, salon, massage, dan refleksi itu boleh. "Namun di Pattaya SPA ini, bisa melakukan mesum apabila menambah biaya lebih," ujarnya.

Saat dilakukan penggerebekan, pihaknya menemukan sejumlah alat kontrasepsi berupa kondom yang berada di sprei dan ada beberapa pasangan yang baru saja masuk ke kamar.

"Dari enam pasangan tersebut, dua pasangan diantaranya sudah melakukan hubungan saat dilakukan penggerebekan," katanya.

Untuk itu, pihaknya akan memanggil pihak manager setelah melakukan pengembangan dan meminta keterangan dari keempat pasangan ini.

"Ada anggota kita yang menunggu dua pasangan lagi dikamar yang belum terbuka. Dua kamar itu kita suruh buka karena saya mendengar ada jeritan seakan ketakutan saat kita lakukan razia," ujarnya.

Empat Wanita Pemuas Nafsu Sibuk Dengan Ponsel

Jessica satu diantara empat wanita penghibur yang akan di bawa ke Polisi Daerah (Polda) Sumatera Utara (Sumut) meminta agar dirinya tidak di foto.

"Jangan di foto la bang. Tolong la bang," kata Jessica sambil menangis dan menutup mukanya dengan selembar tisu. Keempat wanita yang diamankan tersebut masing-masing, Jessica, Karin, Melin dan Siska, keempat wanita ini masing-masing berusia 25 tahun.

Sementara itu, Karin sempat memarahi ketiga temannya karena menuduh kalau kondom itu miliknya.

"Eh bagus-bagus la kalian, aku cuma menjual, aku dapat kondom itu dari orang, aku gak tahu siapa namanya. Aku cuma jual dan kalian yang beli kondomnya sama aku," katanya kepada Melin yang sempat melakukan mesum dengan lelaki hidung belang di Pattaya SPA.

Menurut informasi di Pattaya SPA, keempat wanita yang memakai pakaian seksi ini sibuk dengan ponselnya masing-masing. Menurut pengamatan wartawan, mereka sibuk menghubungi keluarga mereka yang bisa membantu mereka agar terbebas dari razia ini.

"Kak tolong aku kak, aku nahas kali hari ini, aku di razia kak dan aku ketangkap.Tolong la hubungi kawan kakak la dan bantu aku kak. Nahas kali aku hari ini," kata Melin.

Setelah beberapa jam menunggu agar pihak Pattaya SPA membuka dua kamar, akhirnya Juliana meninggalkan Pattaya SPA dan membawa keempat pasangan tersebut dengan mobil Innova warna hitam.

Sebelum keempat wanita ini berangkat, sempa mereka bertanya kepada wartawan, berapa lama kami akan di proses disana dan apa saja yang akan ditanya di sana. Sementara itu, Jessica yang matanya memerah karena menangis kembali bertanya kepada wartawan, ini masuk koran ya? Tadi saya ada di foto ya?

Sementara itu, menurut informasi yang dihimpun di Pattaya SPA, biaya untuk massage di Pattaya SPA satu jam sekitar Rp160 ribu dan dua jam Rp 285 Ribu. Pelanggan SPA datang kekasir dan langsung membayar biaya berapa jam dia mau massage. Setelah itu, pihak kasir menunjukkan foto-foto wanita yang akan memassage mereka. Setelah deal dan cocok, pelanggan SPA langsung masuk ke kamar yang sudah disediakan sesuai biaya yang mereka keluarkan. (Abimanyoe)
Jambret Guru
 Anak Perumnas Mandala Diseret 25 Meter dan Mau Dibakar 

MENTENG VII | INI MEDAN

Sial, itulah nasib yang terjadi pada Riki Pratama (19) warga Jalan Kapodang I, nomor 372 Perumnas Mandala. Pasalnya aksi jambret yang dilakukannya bersama temannya Bayu (26) warga Jalan Menteng VII, Kec. Medan Denai kepada Dedek (24) seorang guru honorer di SMA N 21 Medan warga Jalan Menteng VII, Gang Nasional, Kec. Medan Denai mengalami kegagalan sehingga akibatnya ia babak belur dibal-bal warga bahkan nyaris akan dibakar hidup-hidup.

Berdasarkan informasi yang berhasil dihimpun, perisitiwa itu terjadi ketika korban baru saja turun dari angkot dan hendak menuju kerumahnya dengan berjalan kaki. Namun baru saja beberapa langkah berjalan, Riki bersama Bayu dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter MX hitam, BK 5561 AAE merampas tas sandang milik Dedek.

Sadar tasnya itu ditarik oleh Riki, Dedek pun berusaha mempertahankannya, sehingga aksi tarik menarik pun terjadi. Akibatnya, korban pun tertarik oleh pelaku hingga terseret sejauh 25 meter hingga akhirnya tas yang ada dalam genggamannya pun terlepas.

"Saya baru saja pulang buat tugas kuliah di tempat kawan, tapi waktu tiba didepan gang rumah saya tas saya dijambret dan saya pun terseret karenanya," jelas wanita berjilbab yang terdaftar sebagai mahasiswa Pasca Sarjana jurusan Biologi Unimed ini.

Warga yang mengetahui kejadian itu beramai-ramai mencoba mengejar kedua pelaku yang berhasil membawa tas korban berisi sebuah handphone Blackberry Dokota, handphone Nokia N 72, dompet berisi uang tunai Rp 1 juta dan surat-surat berharga lainnya dengan sepeda motornya. Namun sayang, karena tidak menguasai medan, pelaku pun kabur memasuki Gang Nasional yang ternyata jalannya buntu karena berbatasan langsung dengan Jalan Tol dan persawahan.

Tak habis akal, kedua pelaku pun meninggalkan sepeda motor mereka dan berlari masuk ke areal persawahan untuk kabur ke Jalan Tol. Tapi Riki berhasil disergap warga dan menjadi bulan-bulanan warga.

"Dia (riki) ditangkap warga di lumpur-lumpur, waktu hendak mencoba melarikan diri," ucap Irfan (32) abang kandung korban.

Warga yang geram dengan pelaku, langsung mengikat Riki dan membawanya ke rumah korban sebelum akhirnya dijemput oleh personil Polsek Medan Area. Sementara itu Bayu berhasil menyelamatkan diri dengan berlari masuk ke jalan tol.

"Kalau polisi telat saja datangnya, mungkin pelakunya sudah dibakar warga. Soalnya warga Menteng VII sudah sangat geram  karena kejadian seperti ini sudah sering terjadi," jelasnya.

Akibat terseret sejauh 25 meter itu, sebuah gigi depan korban patah, serta kepala, tangan, dan kakinya mengalami luka lecet cukup parah. Sedangkan pada pelaku sendiri akibat dihajar warga wajahnya menjadi bonyok dan bentuknya tidak beraturan lagi. Bahkan pada mata kananya tidak bisa dubuka karena mengalami bengkak yang cukup besar.

Dikantor polisi, Riki mengaku telah 4 kali melakukan aksi kejahatan seperti ini. Namun baru kali inilah ia tertangkap.

"Saya udah 4 kali bang menjambret, tapi sebelumnya cuma di Perumnas Mandala saja saya berkasi," akunya.

Selanjutnya, Riki pun menambahkan bahwasanya ia nekat menjambret korban untuk membetulkan sepeda motornya dan juga untuk senang-senang. Tetapi ia membantah bahwasanya uangnya dipakai untuk pesta narkoba.

"Uangnya saya pakai untuk perbaiki kereta dan makan-makan bang, bukan untuk beli narkoba," dalihnya.

Akibat perbuatannya itu, pemuda yang kesehariannya bekerja sebagai penjaga toko aksesoris ini harus mendekam didalam sel tahanan Polsek Medan Area untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Kapolsek Medan Area, AKP Rama S. Putra Vik. MSi ketika dikonfirmasi mengaku telah menahan tersangka.

"Tersangka saat ini sudah ditahan, dan akan diproses terlebih dahulu guna dilakukan pengembangan," ucapnya. (Rozie winata)
Ditolak Polsek Panai Hilir, Armansyah Melapor ke Polda

GATSU | INI MEDAN

Armansyah Nasution melaporkan kasus pencurian sawit milik ayahnya di Dusun VI, Desa Wonosaari, Kecamatan Panai Hilir, Kabupaten Labuhan Batu, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 KUHP, ke Polda Sumatera Utara, Rabu (28/11) kemarin.

Warga Gang Apotik Yasmin Jalan Pinang Baris, Kelurahan Lalang, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan ini melaporkan Benni, Tata, Iis dan tujuh pelaku lainnya sesuai Surat Tanda Terima Laporan Polisi Nomor: STTLP/236/XI/2012/SPKT “I”.
Laporan Armansyah diterima Brigadir Ajis Simangunsong dan diketahui Pamin Siaga SPKT Shif “I” Ajun Komisaris Lintong Sitanggang dengan kerugian materil sekira Rp3,2 juta.

Armansyah didampingi Direktur LBH Trisila Sumut Hasan Lumbanraja di Kantor LBH Trisila Sumut, Jalan Sei Bertu, Medan, Kamis (29/11/2012) menjelaskan, kasus perusakan/pencurian di areal kebun sawit milik ayahnya, Kaharuddin Nasution, terjadi pada 27 November 2012.
Dibeberkan, sekitar pukul 08.00 WIB, Armansyah bersama dengan Rahmadi Nasution, Darwin Siregar alias Baksel tiba di lokasi kebun sawit milik ayah Armansyah dengan tujuan hendak memanen tandan buah segar (TBS).

Saat mereka tiba, di lokasi sudah ada tiga orang yang mereka kenal bernama Benni, Tata dan Iis. Saat ditanyakan maksud kedatangan mereka, dijawab mereka hendak mengambil buah kelapa sawit dari kebun ayah kandung Armansyah. Selain ketiga orang tersebut, juga ada tujuh orang lainnya di lokasi yang akan melakukan pengambilan buah kelapa sawit.

 Mendengar maksud Benni, Tata dan Iis tersebut, Armansyah melarang dan memberi tahu Benni, Tata dan Iis bahwa kebun kelapa sawit yang hendak mereka panen tersebut adalah milik ayah kandung Armansyah karena ayah kandung Armasyah yang menanamnya pada Tahun 2005 dan Benni Cs tidak mendapat izin ataupun kuasa dari ayah kandung Armansyah.

Ayah kandung Armansyah hanya memberi kuasa kepada Armansyah untuk mengurus, mengelola, merawat, menanami kembali dan memanen hasil serta menjual hasil panen sesuai dengan Surat Kuasa Mengelola Kebun Sawit Tanggal 17 September 2012.
Mendengar penjelasan Armansyah, Benni, Tata dan Iis tetap tidak menghiraukannya dan tetap memerintahkan tujuh orang pekerja yang sudah dipersiapkan sebelumnya untuk mulai melakukan pengambilan buah kelapa sawit (mendodos).

“Melihat itu saya kemudian mengingatkan dan melarang ketujuh orang yang disuruh Benni, Tata dan Iis tersebut, bahwa Benni, Tata dan Iis tidak berhak atas kebun kelapa sawit tersebut dan agar mereka jangan mendodos buah kelapa sawit sebagaimana diperintah Benni, Tata dan Iis,” ujar Armansyah.

Tapi ketujuh orang tersebut tidak menghiraukan larangan Armansyah dan tetap melanjutkan mendodos buah kelapa sawit milik ayah kandung Armansyah tersebut.

Karena tidak dihiraukan dan mencegah terjadinya bentrokan fisik, Armansyah mendatangi Polsek Panai Hilir untuk membuat laporan polisi telah terjadi pencurian dan atau perusakan kebun kelapa sawit milik ayah kandung Armansyah. Namun petugas Polsek Panai Hilir Aiptu Denwardi yang ditemui Armansyah menyatakan tidak bersedia menerima laporan dari Armansyah.

“Oleh karena Polsek Panai Hilir menolak menerima laporan saya, maka saya datang ke Polda Sumut untuk membuat pengaduan secara langsung dan mohon keadilan dari Bapak Kapolda Sumatera Utara,” tandas Armansyah.

Direktur LBH Trisila Sumut Hasan Lumbanraja berharap, Polda Sumut segera menindaklanjuti laporan kilennya dengan memeriksa para terlapor. (redaksi)


Judi samkwan
Belawan Digrebek, Tuntungan Kembali Beroperasi

MEDAN I INI MEDAN


Lembaga Masyarakat kini menyoroti maraknya judi Samkwan (dadu) di kawasan Tuntungan. Meski sempat digrebek, permainan judi yang dikelolah oleh warga turunan tionghua itu kembali beroperasi. Untuk menjaga keamanan para pemain agar tidak dibekuk petugas, kini pihak pengelolah berinisial S yang merupakan warga Jakarta tersebut memasang CCTV dan petugas di pintu masuk lokasi. 

Bahkan kini pengelolah judi beromset ratusan juta sekali putar tersebut menjalin kerjasama dengan pemuda setempat (PS) agar kegiatan ilegal itu berjalan mulus. Hasil penelusuran koran ini, permainan judi dadu digemari warga turunan tionghua tersebut sudah berlangsung lama. Bahkan lapak permainan sepertinya dirancang khusus untuk menghindari penciuman petugas.
 
Salah seorang warga mengaku sempat masuk ke lokasi lapak yang berada di pinggir sungai. Untuk menuju ke lokasi tersebut kita harus melewati tiga gerbang portal yang dijaga oleh beberapa leleki bertubuh tegap dan sebahagian dari mereka berambut cepak. Dilokasi juga telah di pasang CC TV. Hal ini dilakukan agar para tamu yang datang dapat diketahui.

"Baru-baru ini memang ada penggerebekan yang dilakukan ratusan aparat kepolisian gabungan namun penggerebekan tersebut tidak membuahkan hasil, sebab saat dilakukannya pengerebeken, lokasi telah kosong. Diduga kuat sebelum dilakukannya pengerebekan, ada anggota yang membocorkan kepada para pengelola perjudian sehingga pada saat dilakukannya penggerebekan seolah-olah di tempat itu tidak ada permainan judi," kata salah seorang warga.

Warga menduga pengerebeken tersebut hanya untuk mengelabui masyarakat, sebab sudah beberapa media massa yang menyoroti lokasi perjudian tersebut sehingga para penegak hukum ini menjadi malu. "Jadi untuk memperlihatkan kinerjanya kepada masyarakat, aparat gabungan melakukan penggerebekan meskipun tidak ada satu orang pun yang berhasil diamankan," ujar bapak separuh baya itu yang namanya dirahasiakan.

Tokoh agama di Desa Tuntungan yang enggan menyebutkan namanya, meminta agar Kapoldasu Irjen Pol Wisjnu Amat Sastro membentuk tim khusus (Timsus) anti judi seperti beberapa bulan lalu yang dipimpin Kompol Yusup.

Beberapa pekan lalu, polisi melakukan pengrebekan judi samkwan terbesar di belawan. Polisi mengamankan para pemain berikut barang bukti lapak dan mata dadu serta uang jutaan rupiah. Aksi penggrebekan dilakukan sempat mendapat perlawanan oleh para lelaki berpangkas cepak dan bahkan situasi keamanan disana sempat mencekam karena para peria tersebut tidak senang kalau lokasi judi digerebek.

Menyikapi kembalinya judi samkwan di Tuntungan, Babeh ketua Lembaga Langit RI mengaku kecewa dengan penegakan hukum dilakukan pihak kepolisian. Menurutnya, apa yang terjadi merupakan coretan hitam bagi korps kepolisian apalagi kini polisi genjar melakukan operasi penyakit masyarakat (pekat).

"Ini merupakan corengan dan cambuk bagi polisi dalam memberantas pekat," kata Babeh. (redaksi)