Medan Publik: RE Tanpa Amri Nomor Urut 4

Medan Publik: RE Tanpa Amri Nomor Urut 4: GRAND ANGKASA | INI MEDAN Suasana di Hotel Grand Angkasa Jalan Perintis Kemerdekaan riuh, JUmat (14/12) sore. Disepanjang jalan menuju hotel...

RE Tanpa Amri Nomor Urut 4

GRAND ANGKASA | INI MEDAN

Suasana di Hotel Grand Angkasa Jalan Perintis Kemerdekaan riuh, Jumat (14/12) sore.
Di sepanjang jalan menuju hotel berbintang lima terlihat puluhan petugas kepolisian serta
para simpatisan masing-masing pasangan calon Cagubsu/Wagubsu yang akan bertarung merebutkan kursi Sumut 1.

Dalam pesta lima tahunan tersebut, Komisi Pemilihan Umum (KPU) selaku penyelenggara melakukan undian pengambilan nomor urut masing-masing pasangan calon.

Dalam suasana riuh, baik di luar maupun dalam gedung terlihat sebuah kursi kosong yang diperuntukan bagi masing-masing pasangan. Dari sisi kiri gedung terlihat pasangan Gatot Pujonugroho dan Tengku Erry Nuradi, kemudian Effendi Simbolon dan Djumiran Abdi lalu Chairuman Harahap dan Fadly Nurzal serta Gus Irawan Pasaribu dan Soekirman.

Dari pemandangan tersebut terlihat RE Nenggolan yang berpasangan dengan Amri Tambunan hanya duduk sorang diri. Ya, Amri Tambunan yang kini masih menjabat sebagai BUpati Deliserdang dikabarkan masih berada di Jakarta untuk menerima penghargaan dari Presiden RI Soesilo Bambang Yudhoyono.

"Pak Amri di Jakarta menerima penghargaan," kata salah seorang tim sukses (TS) pasangan ini. Tanpa dampingan Amri, RE yang hanya duduk terdiam maju dengan senyum seadanya ketika tim KPU memanggil pansangan ini untuk mengambil nomor urut. Sore itu, RE tanpa Amri mendapat nomor urut 4. (redaksi)




  

Panwaslu Sumut Tak Pernah Laporkan Kekurangan Berkas Paslon Gubsu-Wagubsu

Dipertanyakan,
MEDAN
Sampai saat ini, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Utara (Sumut) belum satupun menerima laporan dari masyarakat maupun Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Sumut, terkait syarat pencalonan dan syarat Calon Gubernur Sumatera Utara (Cagubsu) dan Calon Wakil Gubernur Sumatera Utara (Cawagubsu) 2013-2018. Padahal besok (hari ini, red), KPU Sumut akan menyerahkan hasil verifikasi faktual dokumen berkas syarat pasangan calon (paslon) kepada masing-masing paslon. "Tidak ada laporan dari Panwaslu, begitu juga dari masyarakat mengenai syarat pencalonan, dimana itu melliputi dukungan partai politik (parpol) atau gabungan parpol serta syarat calon yang meliputi pendidikan, harta kekayaan, tidak pailit, bersih dari pidana. Maka sejauh ini, kami sampaikan seluruh Paslon Cagubsu dan Cawagubsu memenuhi syarat," kata Ketua KPU Sumut, Irham Buana Nasution kepada wartawan, Rabu (12/12). Irham menegaskan, ada empat parpol didalam syarat pencalonan yang memiliki kepengurusan ganda dan dukungan ganda. Hal itu, lanjut Irham, tidak akan mempengaruhi syarat yang sudah ditetapkan undang-undang, yakni sebaran 15 kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumut serta 15 persen suara sah pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2009 lalu. "Empat Parpol itu sudah diverifikasi. Keempat parpol itu, antara lain Partai Bintang Reformasi (PBR) yang pada akhirnya memberi dukungan kepada pasangan Gus Irawan-Soekirman. Partai Pekerja dan Pengusaha Indonesia (PPPI) mengalihkan dukungan ke pasangan Chairuman Harahap-Fadly Nurzal. Dan Gus-Kirman juga mendapat dukungan dari Partai Pemuda Indonesia (PPI) dan Partai Buruh," terang Irham lagi. Mengenai syarat pencalonan, diakuinya, didapati adanya persoalan ketika pendaftaran. Namun, lanjut Irham, pada persoalan-persoalan yang ada itu sudah diperbaiki oleh masing-masing kandidat Cagubsu-Cawagubsu pada saat perbaikan tahap 2 yang berakhir pada 1 Desember 2012 lalu. "Ada yang melampirkan Surat Keterangan Pengganti Ijazah (SKPI), seperti Amri Tambunan. SKPI SD dan SMP-nya (Amri, red) itu di Siantar. Untuk RE Nainggolan, SKPI Sekolah Rakyat (SR)-nya di Siborong-borong. Sedangkan SKPI SR milik Djumiran Abdi di Kisaran. Untuk Effendi Simbolon, memang ada perbedaan nama. Namun oleh sekolah yang bersangkutan, ketika kita verifikasi ke Kalimantan Selatan (Kalsel) bersama Panwaslu Sumut, pihak sekolah sudah mengakui Effendi Simbolon benar sekolah dan menamatkan pendidikannya di sekolah yang bersangkutan," rincinya. Irham kembali menegaskan, besok (hari ini, red), KPU Sumut akan melaksanakan penetapan pasangan calon (paslon) Gubsu/Wagubsu 2013, melalui rapat pleno KPU Sumut. (ril)

Medan Publik: Usut Dugaan Korupsi Sekwan DPRD Medan

Medan Publik: Usut Dugaan Korupsi Sekwan DPRD Medan: KRAKATAU | INI MEDAN            Jika benar Sekretaris dewan (Sekwan) DPRD Medan OK Zulfi menerima biaya kunjungan dinas ke luar kota yang an...

Usut Dugaan Korupsi Sekwan DPRD Medan

KRAKATAU | INI MEDAN
          
Jika benar Sekretaris dewan (Sekwan) DPRD Medan OK Zulfi menerima biaya kunjungan dinas ke luar kota yang anggarannya bersumber dari APBD tetapi dia tidak ikut dalam rombongan, ini patut diduga merupakan indikasi tindak pidana korupsi.

“Kalau itu benar, ini patut diduga merupakan indikasi tindak pidana korupsi yang mengakibatkan kerugian negara dan ada unsur memperkaya diri. Karena itu, kita meminta Kejari atau Kejati melakukan pengusutan,” ujar Sekretaris Jenderal Lembaga Pemantau Pemilu dan Pemerintahan  Sumatera Utara (LP3SU) Abu Kosim, SH kepada wartawan di Medan, Minggu (9/12).

Dijelaskan, pihaknya sedang melakukan investigasi terhadap ‘keributan’ yang terjadi di sekretariat DPRD Medan. “Kalau memang benar ada unsur pungutan liar kepada staf yang melakukan kunjungan ke luar kota yang dikabarkan sudah berlangsung lama, ini juga tergolong tindak pidana,” katanya.

Abu Kosim menyatakan lembaga yang mereka pimpin, yang di dalamnya berisi aktivis dan sejumlah pakar hukum, siap memberikan advokasi kepada staf DPRD Medan kalau memang benar telah didzolimi. “Kita siap memberi advokasi. Kita siap berbagi data untuk mendiskusikan langkah yang kita lakukan selanjutnya,” ujar dia.

Persoalan ini mencuat ke permukaan setelah  sejumlah ‘orang dalam’ di DPRD Medan ‘buka-bukaan’ kepada wartawan karena mengaku sudah tidak tahan lagi. Sekwan DPRD Medan OK Zulfi dituding memperlakukan sejumlah staf seperti ‘sapi perahan’ dan mewajibkan setor Rp500 ribu sampai Rp700 ribu setiap staf DPRD Medan mengikuti kunjungan ke luar daerah.

Dikabarkan, staf yang berangkat ke luar daerah untuk kunjungan konsultasi, kunjungan kerja, Bimtek dan Pansus mendampingi dewan, dipotong Rp500 ribu sampai Rp700 ribu setiap staf. Ya, Rp500 ribu jika kunjungan ini ke satu kota dan Rp700 ribu jika kunjungan di dua kota dalam satu kali kunjungan.

Dijelaskannya, selain melakukan pemotongan lewat bendahara, dalam beberapa kunjungan, Sekwan seolah-olah pergi dan menerima biaya perjalanan dinas, tapi  yang pergi justru supir atau pegawai honor dengan imbalan Rp1 juta.       “Padahal, biaya perjalanan dinas yang diterima Sekwan mencapai Rp14 juta,” ujar sumber di DPRD Medan.

Menurut dia, Sekwan yang menerima dana perjalanan dinas tapi dia tidak ikut dan diwakilkan kepada orang lain misalnya saat kunjungan Pansus Pariwisata ke Kantor Dinas Pariwisata Denpasar 8 November 2012, kunjungan ke Kementerian Dalam Negeri 21 November 2012, kunjungan ke Balikpapan 27 November 2012. Keberadaan Sekwan di Medan saat kunjungan ini dilakukan, menurut sumber, dibuktikan dengan disposisi Sekwan dalam proses surat-menyurat pada tanggal yang sama.

Selain itu, lanjut sumber, kunjungan ke luar daerah ini dilakukan staf DPRD Medan yang itu-itu saja, yakni berinisial N, Sy, E, R dan M. “Kita juga dengar, mereka hanya terima Rp1 sampai Rp1,5 juta dari sekira Rp3,6 sampai Rp4,5 juta biaya kunjungan dinas itu,” ujarnya.

Ketika dikonfirmasi di Gedung DPRD Medan, Jumat (7/12), Sekwan DPRD Medan OK Zulfi membantah. “Ah, itu hanya ulah staf yang sakit hati, karena tidak pernah diikatkan dalam kunjungan ke luar daerah,” ujarnya.

Namun, ketika diminta komentar menyangkut pernyataan Sekwan ini, salah seorang staf di DPRD Medan justru mengaku sudah tidak tahan lagi melihat ulah pimpinannya, walaupun dia mengaku pernah ikut kunjungan dinas ke luar daerah.

 “Saya sudah tidak tahan lagi, dan ini tidak hanya saya alami. Boleh cek ke staf lainnya. Tapi, apalah yang bisa kami perbuat? Kami bereaksi dianggap tidak loyal. Terus ditahankan, kok rasanya tidak tahan juga,” ujarnya dengan nada pesimis.

 Ditindak

Sementara itu Ketua LSM Pijar Keadilan, Amir Sitompul SH mendesak Walikota  Medan Rahudman  Harahap untuk segera mencopot oknum Sekwan DPRD Medan yang tega menjadikan stafnya bak sapi  perah.

”Tindakan konyol seperti ini tidak bisa dibiarkan karena  akan merusak  citra  dan nama baik Dewan Medan. “Untuk itu Walikota Medan sesegera mungkin mencopot  oknum Sekwan dari jabatannya,”tegas Amir kepada wartawan di Medan, Senin (10/12).

Amir  menuding oknum Sekwan yang rajin menyunat  dan memaksa stafnya wajib setor itu sudah tak pantas lagi  menduduki jabatan itu. Apalagi,  kalangan staf di DPRD Medan mengaku galau  lantaran  kerap dikadali. “Kasihan, kan,  mereka terpaksa “menyerah: dan tak  breani buka mulut karena takut  kena sanksi. Lha, kalau ini didiamkan,  kasihan lah nasib para staf dewan yang sudah lama menerima menderita akibat perlakuan atasannya,”sebut Amir.

Dia menyarankan para staf yang menjadi korban oknum Sekwan untuk segera  membuat pernyataan dan melapokannya ke Walikota Medan. Sebab, Sekwan diangkat dan ditunjuk oleh Walikota Medan. “Kalau perlu minta bantuan advokasi  supaya kasusnya bisa terungkap dan sang oknum tak bisa lagi  leluasa main peras dan  potong setiap ada  kunjungan ke luar kota,”ujarnya menyarankan.(ril)

Medan Publik: Judi Samkwan Kembali Marak Di Tuntungan

Medan Publik: Judi Samkwan Kembali Marak Di Tuntungan: MEDAN I INI MEDAN        Kayaknya aparat kepolisian jajaran Polresta Medan tidak serius untuk memberangus judi samkwan di Tuntungan...

Judi Samkwan Kembali Marak Di Tuntungan

MEDAN I INI MEDAN

       Kayaknya aparat kepolisian jajaran Polresta Medan tidak serius untuk memberangus judi samkwan di Tuntungan Kec, Pancurbatu Kab, Deliserdang, hal ini dibuktikan dengan kembalinya beroprasi judi samkwan, dadu putar dan berbagai judi lainnya.
       Permainan judi tersebut dikelola oleh warga turunan yang langsung datang dari Ibu kota, ia bekerjasama dengan warga setempat yang memiliki pengaruh di Desa itu, sehingga praktek perjudian yang beromset ratusan juta tersebut berjalan mulus.
       Salah seorang warga desa itu yang tak mau menyebutkan namanya  demi keselamatan jiwanya saat ditemui wartawan di Desa tuntungan Minggu (2/12) sore mengatakan, praktek perjudian tersebut sebenarnya sudah berlangsung lama dan tak terjamah oleh aparat kepolsian setempat, sebab kata bapak paruh baya ini, lokasi perjudian sudah dirancang sedemikian rupa, dan lokasinya di pinggir sungai.
        Untuk menuju ke lokasi tersebut kita harus melewati tiga gerbang portal yang dijaga oleh beberapa leleki tegap dan sebahagian berambut cepak, serta sekeliling lokasi telah di pasang CC TV. Pemantau agar para tamu yang datang dapat diketahui," ujarnya
       "Lanjutnya, baru-baru ini memang ada penggerebekan yang dilakukan ratusan aparat kepolisian gabungan namun penggerebekan tersebut tidak membuahkan hasil, sebab saat dilakukannya pengerebeken, lokasi telah kosong. Diduga kuat sebelum dilakukannya pengerebekan, ada anggota yang membocorkan kepada para pengelola perjudian tersebut sehingga pada saat dilakukannya penggerebekan seolah-olah di tempat itu tidak ada permainan judi," diduga pengerebeken tersebut hanya untuk mengelabui masyarakat, sebab sudah beberapa media massa yang menyoroti lokasi perjudian tersebut sehingga para penegak hukum ini menjadi malu, jadi untuk memperlihatkan kinerjanya kepada masyarakat, aparat gabungan melakukan penggerebekan meskipun tidak ada satu orang pun yang berhasil diamankan," ujar bapak ini lagi sambil berlalu.
      Begitu juga halnya dengan wawancara wartawan INI MEDAN dengan salah seorang tokoh agama Desa Tuntungan yang enggan menyebutkan namanya, ia juga meminta agar Kapoldasu Irjen Pol Wisjnu Amat Sastro agar kembali membentu timsus anti judi seperti beberapa bulan yang lalu, saat timsus anti Judi yang dipimpin Kompol Yusup, praktek perjudian di berbagai tempat berhasil diringkus dan dimajukan ke persidangan, namun saat ini praktek perjudian yang dilarang oleh hukum dan agama tersebut berkembang pesat di Tuntungan, atau memang benar anggapan masyarakat bahwasannya bandar judi sudah bisa mengatur aparat? Ujar tokoh agama tadi lagi.(*****)